Menteri LH: Peringatan May Day 2026 Memiliki Arti Yang Strategis Bagi Pekerja dan Buruh

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat akan memimpin langsung apel akbar pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 1 Mei 2026. Diperkirakan, peringatan May Day tahun ini akan diikuti sekitar 300 ribuan buruh.

Jumhur mengaku akan datang ke Monas bersama sekitar 40 ribu buruh asal Jakarta dengan menaiki motor. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan turut hadir dalam peringatan May Day di Monas.

“Saya akan naik motor ke Monas. Ini sebagai respons karena beberapa harapan kaum buruh sudah diterima oleh negara,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jumhur menilai peringatan May Day tahun ini memiliki arti strategis, terutama karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengakomodasi aspirasi buruh. Diantaranya, rencana ratifikasi Konvensi 188 International Labour Organization (ILO) tentang perlindungan nelayan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengetatan aturan alih daya (outsourcing).

“Ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga tengah menggarap revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Di tempat lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Presiden Prabowo akan menyiapkan payung dan kaos yang didesain khusus oleh Presiden Prabowo untuk peserta May Day dengan menggunakan dana pribadi.

“Desain kaos buruh itu beliau yang buat. Beliau minta kaosnya jangan bikin panas, harus yang terbaik,” ucap Andi dalam keterangan persnya di Jakarta.
Andi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan penting bagi buruh dalam pidato May Day 2026. Pihaknya juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang berpihak pada buruh, seperti pengesahan Undang-Undang PPRT, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rencana pembatasan sistem outsourcing.

“Peringatan May Day tahun ini diperkirakan akan berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan ribu buruh dari berbagai daerah, tetap menghormati kelompok buruh yang memilih memperingati May Day di lokasi lain,” tuturnya.

Terkait pekerja ojek daring, Andi Gani menyebut, Pemerintah tengah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja di sektor tersebut. Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui, peringatan May Day dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB, dengan massa mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB. Acara akan diisi dengan sambutan para pimpinan serikat buruh, dilanjutkan pidato Presiden Prabowo. [*]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini