Menpora Sebut Peran Pers Sangat Penting Dalam Penerapan Desain Besar Olahraga Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, KENDARI – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut, peran pers sangat penting dalam penerapan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Menpora Amali berharap peran PWI dalam mensosialisasikan DBON. Keterlibatan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah daerah dalam tugas mereka tentang Perpres Nomor 86 Tahun 2021 ini.

Melalui DBON, diharap kebuntuan soal prestasi olahraga nasional di level dunia bisa terpecahkan. Kemudian, lewat desain itu pula pemerintah ingin membuat pabrik atlet dengan target prestasi di Olimpiade.

“Aturan sudah dibuat dengan bagus. Kita laksanakan dengan baik agar prestasi tercipta. Program ini harus dijaga betul, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, saat penerapannya lemah dan lama-lama hilang,” ujar Menpora Amali, dalam Rakernas Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) di Kendari.

“Kita mulai secara bertahap pemanfaatan sentra-sentra pembinaan olahraga. Daerah harus ada cabang olahraga andalannya. Kita dorong. Selain itu, PPLP yang ada di daerah harus lebih ditingkatkan,” katanya.

Dalam kegiatan Rakernas yang bertemakan “Sinergitas Kemenpora dan PWI, Memperkokoh Pondasi DBON Sebagai Pilar Sukses Emas 2045”, Menpora Amali menerangkan, DBON lahir atas arahan langsung Presiden Joko Widodo.

“Kemudian saya melakukan diskusi dengan stakeholdrer olahraga hingga kalangan perguruan tinggi. Lalu lahir lah DBON, sebagai jawaban atas kerisauan Bapak Presiden terhadap prestasi olahraga nasional,” ucapnya.

“Sekarang DBON sudah disiapkan dengan baik dan didiskusikan dengan para ahli. Saya ingin DBON ini diterapkan dengan baik. Peran dari semua pihak terkait sangat diperlukan. Sinergitas yang telah dibangun harus ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini