Menlu AS: Waktunya Pasukan NATO Tinggalkan Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, BRUSSEL – Usai Amerika Serikat (AS) dan Inggris, giliran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang berencana menarik pasukannya di Afghanistan. Setidaknya, sekitar 7,000 koalisi pasukan pimpinan NATO saat ini berada di negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah tersebut.

Sama seperti Negeri Ratu Elizabeth, NATO juga masih mengandalkan dukungan udara, perencanaan, dan kepemimpinan Paman Sam untuk misi pelatihan mereka di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri dan Pertahanan NATO rencananya akan membahas masalah ini pada pertemuan video, yang akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg bersama dengan Menteri Pertahanan AS, Llyod Austin, dan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken yang hadir di markas besar aliansi militer di Brussel.

Menlu AS, Antony Blinken mengatakan bahwa sudah waktunya bagi sekutu NATO untuk menarik pasukan di Afghanistan. Blinken juga memastikan bahwa AS akan bekerja sama dengan NATO untuk penarikan pasukan.

“Saya di sini untuk bekerja sama dengan sekutu kami, dengan sekretaris jenderal (NATO), dengan prinsip yang telah kami tetapkan sejak awal: Bersama, beradaptasi bersama dan keluar bersama,” kata Blinken dalam pernyataan yang disiarkan televisi di markas NATO, melansir Reuters, Rabu, 14 April 2021.

“Kami akan bekerja sangat erat dalam beberapa bulan mendatang untuk penarikan pasukan kami yang aman dan terkoordinasi dari Afghanistan,” kata Blinken yang berdiri di samping Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Sebelumnya, Presiden Joe Biden berencana menarik 2,500 pasukan Amerika Serikat (AS) yang tersisa di bumi Afghanistan pada 11 September 2021 atau tepat 20 tahun pasca-serangan Al-Qaeda yang memicu perang terpanjang di AS.

Keputusan Presiden Biden melewati tenggat waktu yang sebelumnya direncanakan, yakni pada 1 Mei –seperti yang disetujui mantan Presiden Donald Trump dan Taliban tahun lalu.  Sebelumnya, Presiden Biden mengatakan, tenggat waktu tersebut sulit dicapai.

Para pemberontak Taliban mengancam akan melanjutkan serangan terhadap pasukan asing jika tenggat waktu itu terlewat. Tetapi Presiden Biden masih akan menetapkan tanggal penarikan jangka pendek, yang berpotensi meredakan kekhawatiran Taliban.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini