Menkeu RI Hadiri Diskusi Integrasi Kawasan ASEAN Melalui Perekonomian Digital

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menutup rangkaian agenda World Economic Forum di Davos Klosters, Swiss, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri diskusi tentang integrasi kawasan ASEAN melalui perekonomian digital, pada Selasa (16/1). Pada kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan tentang potensi daya ungkit ekonomi melalui digitalisasi di kawasan ASEAN.

“Ekonomi digital bukanlah hal asing bagi Indonesia, bahkan menjadi salah satu pilar keketuaan ASEAN Indonesia, konsisten juga dengan Presidensi Indonesia pada G20 di tahun 2022 lalu, yang menempatkan perekonomian digital sebagai salah satu aspek sangat penting dalam mentransformasi perekonomian,” ucapnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Menkeu menilai, daya ungkit ekonomi dapat diciptakan melalui digitalisasi karena ASEAN memiliki populasi lebih dari 640 juta jiwa. Lebih dari setengah populasi tersebut berusia di bawah 30 tahun yang relatif melek digital.

“Potensi Perekonomian $1 triliun pada tahun 2030 (berdasarkan studi Boston Consulting Group) bisa jadi mencapai $2 triliun jika kita mengakselerasi Digital Economic Framework Agreement yang telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada Keketuaan Indonesia di tahun 2023 lalu,” paparnya.

Menkeu pun meyakini, potensi tersebut bisa dikembangkan bersama melalui berbagai kerja sama yang solid.

“Begitu banyak potensi, tetapi kita juga tahu bahwa banyak rintangan. Saya yakin, potensi ini dapat digarap bersama melalui kerja sama yang apik. Demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kita, kini dan nanti..!,” tandasnya.

(Kementerian Keuangan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini