Mendikbud Perbolehkan Sekolah Tatap Muka Januari 2021, Cek Aturannya Disini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memperbolehkan sekolah mengelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Januari 2021.

“Kebijakannya ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021,” ujarnya, Jumat, 20 November 2020.

Pembukaan sekolah, kata Nadiem, bukan lagi berdasarkan zona. Namun tergantung keputusan dan izin dari pemerintah daerah, kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Nadiem, Pemda lah yang paling tahu kondisi kelurahan yang ada di wilayahnya. Pembukaan sekolah diterapkan secara fleksibel, dalam artian tidak harus di satu wilayah serentak, tidak pula harus bertahap.

“Bagi kepala daerah mereka bisa melakukan secara serentak atau bertahap. Jadi ke kecamatan tertentu mungkin dibuka tahap pertama, tahap kedua. Tidak harus semua serentak, tidak harus bertahap, jadi fleksibilitas ini diberikan kepada Pemda berdasarkan evaluasi terhadap tingkat keamanan kesehatan di daerahnya masing-masing,” kata Nadiem.

Kemudian, jelang tahun baru itu Nadiem meminta Pemda dan sekolah untuk mempersiapkan diri jika ingin membuka sekolah. Persiapan bisa dilakukan mulai dari sekarang hingga akhir tahun.

Selain Pemda, Kepala sekolah dan komite orang tua juga turut ambil peran dalam penentuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) itu. Jika tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut, maka mau tidak mau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus kembali dilanjutkan.

“Kalaupun sekolah dibuka, orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah. Jadi hak terakhir dari siswa individu masih ada di orang tua,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini