Mendikbud Anjurkan Daerah yang Sulit PJJ Boleh Terapkan Sekolah Tatap Muka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mendikbud Nadiem Makarim Intruksikan kepada sekolah yang kesulitan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) segera menerapkan sekolah tatap muka meski kasus corona meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

“Bahwa SKB 4 menteri keputusan terakhir didelegasikan pada Pemda sendiri. Jadi untuk mengakselerasi keputusan ini, biar nanti, banyak sekali daerah yang susah melaksanakan PJJ, kita memberikan hak kembali pada pemda,” ujar Nadiem dalam konpers virtual mengenai transformasi pendidikan, Jumat 22 januari 2021.

Nadiem bahkan meminta sekolah tatap muka diberlakukan di daerah yang sudah aman COVID-19 dan kesulitan memberlakukan PJJ. Menurut dia, sekolah tatap muka penting dilakukan agar tidak terjadi lost of learning.

“Anjuran dari Kemendikbud apalagi di daerah yang sangat sulit melaksanakan PJJ sebaiknya sekolah tatap muka bisa dilakukan karena memang sangat serius risiko learning lost yang terjadi,” kata dia.

Nadiem menyebut learning lost sangat sulit dihindari di tengah pemberlakuan PJJ. Ia memahami bahwa baik orang tua, siswa, dan guru menghadapi pembelajaran yang kurang optimal selama PJJ.

Untuk meminimalisir risiko learning lost, kata Nadiem, Kemendikbud melakukan sejumlah kebijakan untuk mendukung pembelajaran. Mulai dari kuota internet gratis, pemberian dana BOS untuk membeli handphone atau laptop.

Namun, Nadiem mengatakan, risiko ini memang paling bisa ditekan dengan adanya sekolah tatap muka.

“Jadi tolong bagi pemda, pemda di mana para sekolah yang paling sulit melakukan PJJ, segera melakukan tatap muka. Toh tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan dengan kapasitas 50 persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini