Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa Jabat Danjen Kopassus

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Serah terima tongkat komando kepemimpinan korps baret merah berlangsung Kamis 9 Desember 2021 di Mako Kopassus, Cijantung.

Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Teguh menggantikan Mayjen TNI Mohamad Hasan yang bakal menempati jabatan sebagai Panglima Iskandar Muda/Aceh.

Peralihan jabatan itu tertulis dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1029/XI/2021 mengenai Pemberhentian dari/dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Surat itu keluar pada 17 November 2021, bersamaan dengan momen Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Dalam sambutannya, Hasan mengucapkan terima kasih kepada para prajurit di Kopassus yang loyal sehingga ia bisa bertugas sebagai Danjen Kopassus selama satu tahun dan 3 bulan. ”Pada hari ini saya perlu menyerahkan satuan Kopassus secara resmi kepada pengganti saya bersama seluruh anggota Kopassus yang hadir di tempat ini,” kata Hasan.

Ia berharap Kopassus ke depan lebih profesional, tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan global untuk mendukung tugas pokok TNI.

Danjen Kopassus yang baru Mayjen TNI Teguh mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan TNI AD yang telah memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin salah satu prajurit elite di Tanah Air.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan kedua orang tua. Yang selalu mendoakan, mendampingi, dan mendukung sehingga saya menjadi Komandan Jenderal Kopassus,” ujar Teguh. Ia sebelumnya menjabat sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan (Unhan) sejak 24 Maret 2021.

Mayjen Muji merupakan Danjen Kopassus pilihan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Pria kelahiran 11 Juni 1967 ini merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1989 dari kecabangan Infanteri.

Di lingkungan TNI, Teguh tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan. Selama 2011 hingga 2013, ia pernah menjabat sebagai Asisten Intelijen Danjen Kopassus.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong...
- Advertisement -

Baca berita yang ini