Mau Belanja Lebaran? Pemerintah Tanggung Ongkir Harbolnas Ramadan H-10

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mau belanja online? sabar ya, tunggu sampai H-10 menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau sekitar 3 – 13 Mei 2021. Pemerintah akan menanggung ongkos kirim pembelian melalui online.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kembali upaya pemerintah mengadakan program Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas Ramadan yang dilaksanakan selama lima hari menjelang Idul Fitri, yaitu pada H-10 hingga H-6 Lebaran.

”Ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital,” ujar Airlangga, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa, 20 April 2021. Program itu dilakukan untuk bisa membangkitkan perekonomian di masa pandemi ini.

Menurut Airlangga, pada April 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan belanja nasional yang cukup tajam. Dari hasil monitor big data dari perbankan, kata dia, pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar.

”Tumbuh 32,48 persen (year-on-year/YoY) untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11 persen (YoY) untuk yang seasonally adjusted,” ujarnya.

Adapun untuk menggenjot daya beli masyarakat terutama menjelang Harbolnas Ramadan ini, pemerintah memastikan adanya Tunjangan Hari Raya alias THR baik untuk pekerja/buruh maupun Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
”THR untuk pekerja sudah ada SE [Surat Edaran] Menaker Nomor: M 6 tahun 2021, dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7,” kata Airlangga.
Ihwal THR untuk ASN, TNI, dan Polri, tutur dia, aturannya tengah difinalisasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia memastikan tunjangan itu akan dibayarkan H-10.
Selain THR, pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dan Kartu Sembako. Menko Airlangga mengatakan alokasi untuk bulan Mei dan Juni akan dibayarkan pada awal bulan Mei.

”Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan, 10 kilogram dengan sasaran peserta Kartu Sembako non PKH (Program Keluarga Harapan),” kata Airlangga.

Pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 1442 Hijriah ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini