Mata Indonesia, Kulon Progo – Koalisi partai politik besar di Kulon Progo untuk Pilkada 2024, yang dikenal sebagai Koalisi Kulon Progo Maju, telah menetapkan Marija sebagai bakal calon bupati. Namun, hingga saat ini, dua partai lain dalam koalisi tersebut belum sepakat mengenai kandidat yang akan diusung.
Ketua DPD Golkar Kulon Progo, Djuwardi, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil survei kedua yang akan menjadi acuan dalam menetapkan calon bupati maupun wakil bupati.
“Kami masih menunggu hasil survei,” ujarnya Senin, 12 Agustus 2024.
Survei tersebut telah mencakup skenario pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tiga nama yang melanjutkan sebagai calon bupati berdasarkan survei pertama adalah Novida Kartika Hadi, Marija, dan Akhmad Basuki.
“Kami membuat simulasi untuk ketiga nama itu, disandingkan dengan nama yang kami prediksi sebagai wakil bupati,” tambahnya.
Jika hasil survei menunjukkan nama yang berbeda dari yang telah diusung oleh koalisi, akan ada kajian lanjutan.
“Keputusan akan dikaji ulang dengan melibatkan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung lainnya. Survei hanya salah satu parameter; masih ada parameter lain yang melengkapinya,” jelas Djuwardi.
Keberadaan Golkar dalam Koalisi Kulon Progo Maju menurutnya masih bersifat opsional, tergantung pada perkembangan situasi.
“Kami akan mempertimbangkan hasil survei. Jika komunikasi politik tidak menemukan solusi, ada opsi lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kulon Progo, Sihabudin, menyatakan bahwa situasi masih dinamis. PKB, yang juga merupakan bagian dari koalisi besar di Kulon Progo, masih mendukung Akhmad Basuki sebagai calon bupati.
“Terkait calon, belum ada kesepakatan di Koalisi Kulon Progo Maju. Kami berharap Akhmad Basuki dari PKB menjadi calon. Ada juga kader PKB, Yusron, yang mendaftar lewat PDIP. Semua keputusan ada di tangan pusat, kami masih menunggu rekomendasi dari pusat,” jelasnya.
Akhmad Basuki telah diajukan ke DPP, meskipun rekomendasi belum keluar. Jika nama yang diusung oleh Koalisi Kulon Progo Maju tidak sesuai dengan rekomendasi, PKB mungkin akan keluar dari koalisi tersebut.
“PKB bisa saja tidak ikut dalam koalisi itu,” tutupnya.
