Margareth Keenan, Orang Pertama di Dunia yang Mendapat Suntikan Vaksin Virus Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Margareth Keenan, seorang nenek berusia 90 tahun asal Irlandia Utara menjadi orang pertama di dunia yang menerima suntikan vaksin Pfizer virus corona di luar uji coba ketika Inggris melakukan vaksinasi massal.

Selasa (8/12) pagi waktu setempat, Keenan menerima vaksin Pfizer-BioNTech di rumah sakit lokal di Conventry, Inggris Tengah, seminggu sebelum ia merayakan ulang tahun ke-91.

Dalam sebuah video, Keenan didorong dengan kursi roda keluar dari bangsal, sementara staf perawat yang mengenakan alat pelindung lengkap sudah menunggunya di koridor sembari bertepuk tangan bersorak.

Inggris sendiri merupakan negara pertama di dunia yang mulai mengimunisasi warganya. Kepala Eksekutif NHS, Sir Simon Stevens mengatakan bahwa vaksin merupakan titik balik yang menentukan dalam pertempuran melawan virus corona.

“Saya merasa sangat terhormat menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19,” kata Keenan, melansir Reuters, Selasa, 8 Desember 2020.

“Ini merupakan hadiah ulang tahun awal terbaik yang bisa saya harapkan karena itu berarti saya akhirnya bisa berharap untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya di Tahun Baru setelah saya sendiri selama hampir sepanjang tahun,” sambungnya.

Keenan yang akrab disapa Maggie oleh teman-temannya, merupakan mantan asisten toko perhiasaan yang pensiun empat tahun lalu. Dia memiliki seorang putri dan seorang putra.

Dalam foto yang beredar, Keenan mengenakan kaos berwarna biru bergambar penguin dengan topi Santa dan tulisan Selamat Natal. Dipadukan dengan kardigan abu-abu, Keenan terlihat masih segar di usianya yang tak lagi muda.

Aura cantik masih terpancar jelas dari paras nenek yang memiliki empat cucu ini, meski wajahnya tertutupi masker.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini