Mantap! Pemerintah Sudah Kuasai 90 Persen Lahan di Ibu Kota Baru

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Lahan di ibu kota baru dipastikan aman. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut bahwa 90 persen lahan di lokasi ibu kota baru merupakan milik negara.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota baru pindah di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Djalil berkata, sisa tanah 10 persen di ibu kota baru nantinya akan dibebaskan saat dibutuhkan, terutama untuk pembuatan jalan penghubung.

“Kalau yang akan kena jalan kita akan bekukan dulu supaya tidak terjadi spekulasi di sana,” kata Sofyan di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Ia menekankan pengadaan lahan untuk pembangunan nantinya tidak jadi masalah berarti, dan tak perlu dikhawatirkan banyak pihak.

Pemerintah menyediakan lahan seluas 180 ribu hektare untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten.

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini