Mantan Presiden Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Karena Berjasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Baca Juga

MataIndonesia, JAKARTA, Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden H. M. Soeharto seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih, Soeharto sudah memberikan pengabdian besar untuk bangsa. Bahkan, banyak hasil kerjanya yang masih dirasakan masyarakat sampai sekarang.

Anggota DPR RI, Nurul Arifin mendukung sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua HM Soeharto. Presiden Soeharto merupakan tokoh yang meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

“Soeharto berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” katanya.

Menurutnya, selama menjabat kurang lebih 31 tahun, Soeharto telah membawa Indonesia dikenal dunia karena berhasil mencapai swasembada beras, membangun infrastruktur strategis, dan mengantarkan bangsa menuju era pembangunan nasional.

“Beliau telah menorehkan jasa besar bagi bangsa ini, karena berhasil menjaga stabilitas nasional, memajukan pembangunan ekonomi, dan membawa Indonesia swasembada beras,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK KOSGORO) Hayono Isman, bahwa pihaknya mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Salah satu pertimbangan utama adalah komitmen Soeharto selama menjabat Presiden RI pada 1967-1998, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila.

“Meski usulan tersebut sempat menimbulkan kontroversi, PPK KOSGORO mendukung penuh kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025. Soeharto telah menunjukkan sikap kesatria untuk berhenti dari jabatan Presiden RI demi persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, kembali mengusulkan agar Presiden Kedua RI, H.M. Soeharto, memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Bahwa usulan tersebut telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu dan kini kembali relevan untuk dibahas secara komprehensif.

“Penghargaan terhadap jasa seseorang tidak boleh dijadikan komoditas politik. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kontribusi nyata terhadap bangsa,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sangat tepat dan mendukung penuh Ketua MPR RI untuk melakukan niat suci ini.

“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan semua tenang dan tentram,” ujar Paulus di Medan.

Dukungan juga dari organisasi kemasyarakatan. Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Muslim Mufti mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

“bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulu. PP PERSIS sangat mendukung memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” ucap Muslim. [*]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini