MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) mendapat dukungan penuh dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.
Menurut dia, pemerintah seharusnya sudah memanfaatkan teknologi digital untuk penyaluran bansos sejak awal atau saat pandemi covid-19 mulai menyebar di Indonesia pada awal 2020.
“Kita sudah mengalami pandemi satu tahun setengah, seharusnya sudah banyak evaluasi dan perbaikan terkait bagaimana meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos,” kata Piter di Jakarta, Senin 2 Agustus 2021.
Ia menambahkan, kalaupun rencana ini diimplementasikan sejak awal, pemerintah pasti juga sudah siap dan penyaluran bansos melalui fintech akan berjalan dengan baik.
Namun, ia menekankan agar pemerintah mengelola dengan baik data penerima bansos yang akan disalurkan melalui fintech. Penyiapan data itu agar warga yang membutuhkan bansos benar-benar mendapatkannya secara cepat.
“Saya kira yang penting itu bukan fintech-nya, tapi tentang bagaimana mengelola data kependudukan agar bisa dipastikan yang membutuhkan bantuan benar-benar mendapatkan bantuan secara cepat,” katanya.
Ia memastikan, apabila data penerima bansos sudah tepat, pelaksanaan kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran sehingga tidak masalah bansos disalurkan melalui perbankan ataupun fintech.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.
Dengan aplikasi ini, penerima bansos nantinya bisa berbelanja dimana saja, tidak hanya di eWarong. Mensos juga berharap aplikasi ini dapat mencegah penerima menyalahgunakan bansos, misalnya dengan membelanjakan rokok atau minuman beralkohol.
 melalui fintech mendapat dukungan penuh dari Direktur Riset CORE Piter Abdullah.){kind=link}