Mandalika Racing Team Indonesia Tak Dapat Izin Luncurkan Tim di Kemenpora

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana Mandalika Racing Team Indonesia meluncurkan tim di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) urung terlaksan karena tak mendapatkan izin.

Kepastian ini disampaikan langsung Sesmenpora, Gatot S. Dewa Broto. Dalam keterangan resminya, Gatot meluruskan kabar yang menyebutkan Kemenpora menyetujui rencana jumpa pers sekaligus peluncuran Mandalika Racing Teal Indonesia, Rabu 28 Oktober 2020 di halaman Kemenpora.

“Memang benar, bahwasanya pada tanggal 27 Oktober 2020 Sesmenpora telah kedatangan Mandalika Racing Team Indonesia, yang berkeinginan menyampaikan rencana jumpa pers tersebut. Tapi, biar saja saat ini menjadi urusan IMI dan Dorna,” ujar Gatot.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan, leading sector persiapan dan penyelenggaraan MotoGP 2021 di Mandalika adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kemenpora tak ingin melampaui batas kewenangannya.

“Kemenpora sebagai penanggung-jawab bidang keolahragaan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dan membentuk tim pembalap untuk MotoGP 2021 di Mandalika. Namun demikian, sepenuhnya harus berkoordinasi dengan pihak IMI selaku induk organisasi cabang olahraga bermotor baik mobil maupun sepeda motor di Indonesia,” lanjut Gatot.

“Sebagaimana berlaku pada koordinasi dengan cabang-cabang olahraga lainnya, maka Kemenpora hanya melakukan koordinasi tidak dengan pribadi dan atau klub olahraganya melainkan dengan induk organisasi cabang olahraga. Sehingga dalam hal terkait dengan kesiapan pembalap ini adalah langsung dengan IMI,” ungkap Gatot.

Kemenpora mengaku tak keberatan andai jumpa pers tersebut digelar di tempat lain. Yang jelas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali tidak teragendakan untuk menghadiri acara tersebut, karena pada tanggal tersebut sepenuhnya merupakan puncak kegiatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 Tahun 2020 yang sudah cukup lama teragendakan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini