Lama Terbengkalai, 49 Balai Rehabilitasi Bakal Diaktifkan Kembali oleh Mensos Risma

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berencana mengaktifkan kembali 49 balai rehabilitasi milik Kementerian Sosial yang tersebar di beberapa daerah. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Ia mengatakan Wapres Ma’ruf Amin menyetujui gagasan tentang pemanfaatan kembali balai rehabilitasi tersebut untuk tempat pemberdayaan masyarakat fakir dan terlantar.

“Ada gagasan dari Bu Risma, yang kemudian disetujui oleh Pak Wapres, yaitu mengenai optimalisasi dan reformasi pengelolaan balai yang selama ini banyak idle (tidak digunakan),” kata Masduki di Jakarta.

Masduki mengatakan sebagian besar balai rehabilitasi milik Kemensos tidak terpakai dan Risma memiliki inisiatif untuk menjadikan balai tersebut sebagai tempat penampungan bagi pengemis dan tuna wisma.

Balai rehabilitasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat kelompok rentan yang terlantar dapat memiliki bekal untuk hidup layak.

“Jadi makanya, kalau sekarang Bu Risma ketemu pemulung di Jakarta itu dalam kepentingan itu sebenarnya. Jadi programnya tidak hanya bansos (tunai) tetapi juga pemberdayaan,” katanya.

Sebagai daerah percontohan, Risma menyampaikan kepada Wapres Ma’ruf akan memanfaatkan balai rehabilitasi di DKI Jakarta dan Bekasi terlebih dahulu.

Nantinya, Kemensos akan menyediakan pendamping bagi pemulung dan pengemis agar mendapatkan keterampilan, seperti membuat kue dan memanfaatkan sampah menjadi kerajinan layak jual.

“Nanti akan ada timnya, mereka dibawa ke balai milik Kemensos lantas nanti diolah sampah itu. Jadi di situlah para pemulung itu dilatih untuk keterampilan-keterampilan seperti itu,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini