Lagi, Pemerintah Malaysia Usir Pulang 117 WNI Bermasalah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sebanyak 117 WNI diusir pemerintah Malaysia karena terbukti telah melakukan aktivitas kerja ilegal. Mereka dipulangkan kembali ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, baru-baru ini.

Dari 117 WNI yang diusir tersebut, terdiri dari 88 laki-laki, 28 perempuan dan satu anak-anak.

Kepala Seksi Intel dan Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Bimo Mardi Wibowo di Nunukan, Jumat 12 Juli 2019 menyebutkan, ratusan WNI yang diusir kali ini berasal dari wilayah kerja Konsulat RI Tawau

Mereka yang diusir tersebut tiba di TPI Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan menggunakan KM Mid East Express sekira pukul 17.00 wita.

Dari hasil penelusuran lebih lanjut petugas Imigrasi, dari 117 WNI yang diusir itu memiliki sejumlah kasus. 78 orang melanggar keimigrasian, 36 orang kasus narkoba dan tiga lainnya kasus kriminal.

Jalur yang digunakan oleh para pekerja migran ini yakni keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal melalui Pelabuhan Tradisional Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Pelabuhan Tradisional Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Pelabuhan Tradisional Sungai Bolong, Kelurahan Nunukan Utara.

Bimo menjelaskan, hal itu berdasarkan pada beberapa keterangan yang didapat dari para deportan, khususnya yang mengaku pernah mengurus ataupun memiliki dokumen keimigrasian paspor.

Sebagian besar mengurus secara pribadi dan beberapa lainnya melalui orang lain atau calo yang menawarkan bantuan pengurusan paspor maupun PJTKI.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini