MATA INDONESIA, JAKARTA – Narasi yang berisi ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadi pintu masuk bagi ideologi radikalisme dan terorisme. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Muhammad Rifqi Muna menegaskan bahwa salah satu persoalan dalam menangani terorisme karena ketidakpercayaan terhadap otoritas pemerintah.
“Itu menjadi persoalan dalam tindakan mengatasi mencegah terorisme , negara punya otoritas, namun kalau itu yang dipertanyakan ya tidak mudah,” kata Rifqi Muna kepada Mata Indonesia News, Minggu 28 Februari 2021.
Hal serupa juga pernah dikemukakan oleh pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta. Ia menilai bahwa kondisi bisa semakin rentan bila terdapat narasi-narasi yang berisi tentang ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Isu-isu tersebut cenderung dimainkan oleh suatu kelompok yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satunya menciptakan kondisi agar masyarakat tidak percaya pada pemerintah.
“Isu-isu ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tersebut agar masyarakat tidak percaya pada pemerintah,” kata Stanislaus.
Salah satu contohnya yaitu terjadinya aksi teror di Polsek Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Stanislaus menilai peristiwa ini merupakan momentum untuk menciptakan narasi yang berisi ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Selain itu, ada juga sebuah diskusi yang berisi tentang pemakzulan terhadap presiden dan mengusung ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Hal ini dinilai merupakan bentuk propaganda.
“Mereka melancarkan narasi-narasi di tengah pandemi. Terbukti di Kupang ada orang yang menyebarkan pamphlet ideologi khilafah. Bahkan ada kelompok-kelompok yang sudah dilarang pemerintah seperti HTI mengadakan diskusi,” kata Stanislaus.
