MATA INDONESIA, DONBAS – Komite Investigasi Rusia membuka kasus pidana usai menemukan kuburan massal warga sipil di wilayah Donbas, Ukraina. Komite tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 295 warga sipil yang tewas akibat serangan membabi buta angkatan bersenjata Ukraina tahun 2014.
“Sebuah kasus pidana dimulai pada penemuan kuburan massal warga sipil wi wilayah Donbas di bawah bagian 1 passal 356 KUHP Rusia, yakni perlakukan buruk terhadap penduduk sipil, penggunaan sarana dan metode dalam suatu konflik bersenjata yang dilarang oleh suatu perjanjian internasional,” demikian pernyataan Komite Investigasi.
“Sudah diidentifikasi bahwa di antara sisa-sisa itu ada tubuh perempuan dari berbagai kelompok,” sambung pernyataan tersebut, melansir Republik World, Kamis, 17 Februari 2022.
Sputnik melaporkan bahwa dari Agustus 2021 hingga Oktober 2021, setidaknya lima kuburan massal secara tidak sengaja ditemukan di desa Slavyanoserbsk, di daerah perumahan Sokogorovka Pervomaisk, desa Vidnoe-1 dekat Lugansk dan juga di pinggiran desa Verkhneshevyrevka , Distrik Krasnodonsky.
Komite Investigasi Rusia meluncurkan penyelidikan kriminal ke kuburan massal terjadi sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa peristiwa saat ini di wilayah Donbas adalah genosida.
Lebih lanjut, Presiden Putin mengatakan bahwa pemerintah Ukraina terus melanggar hak asasi manusia seperti melegalkan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia di wilayah Ukraina.
Sementara itu, Ukraina telah mengajukan inisiatif ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membahas seruan Duma Negara Rusia agar Putin mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) pada 17 Februari, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba.
Kuleba menambahkan bahwa resolusi tersebut merusak kesepakatan Minsk dan proses perdamaian. Pernyataan Kuleba muncul setelah anggota parlemen federal Rusia menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan kepada Presiden Putin untuk mengakui dua republik yang dideklarasikan sendiri di Donbas sebagai negara merdeka.
Di tengah kebuntuan Moskow-Kiev yang sedang berlangsung, resolusi tersebut mendapat dukungan yang sangat luas di Duma Negara Rusia. Namun, Putin tampak tenang dengan gagasan itu.
Kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Putin mengatakan bahwa ia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memecahkan masalah DAS Donets. Putin juga mencatat bahwa potensi keberhasilan dalam perjanjian Mink belum usai.
