KTT ASEAN ke-37 Fokus pada Laut Cina Selatan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara memulai KTT ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) ke-37. Pertemuan puncak multilateral ini diharapkan dapat mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan dan rencana pemulihan ekonomi pasca-pandemi virus corona di kawasan tersebut.

ASEAN sejauh ini belum “terseret ke dalam pusaran” persaingan dan tantangan terhadap sistem multilateral internasional, demikian dikatakan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Puc dalam pidato pembukaannya pada KTT ASEAN ke-37 di Hanoi.

“Tiga perempat abad telah berlalu sejak akhir Perang Dunia Kedua. Perdamaian dan keamanan dunia, bagaimanapun, belum benar-benar berkelanjutan,” kata Phuc, melansir Reuters, Jumat, 13 November 2020.

“Tahun ini, mereka secara khusus berada di bawah ancaman yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya risiko yang timbul dari perilaku negara yang tidak dapat diprediksi, persaingan, dan friksi kekuatan utama,” sambungnya pada KTT virtual yang juga mencakup pertemuan antara ASEAN dan Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika.

Agenda puncak KTT ASEAN adalah ketegangan di Laut Cina Selatan, di mana Beijing mengklaim territorial di jalur perairan yang disengketakan. Sebagai catatan, Cina mengklaim sekitar 80% laut termasuk, sebagian besar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Vietnam serta Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Klaim Cina juga tumpang tindih dengan ZEE milik Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, serta Filipina.

Perdana Menteri Cina, Li Keqiang telah berjanji Beijing akan terus bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN di jalur pembangunan damai guna menegakkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini