KPU: Ini ‘Harta’ Kekayaan Pasangan Capres-Cawapres 2019

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capres-cawapres peserta Pemilu 2019.

“Sebagaimana ketentuan tentang pencalonan peserta presiden dan wakil presiden, menyebutkan salah satu syarat yaitu melaporkan LHKPN pada KPK,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 12 April 2019.

Arief mengatakan pihaknya telah menerima bukti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bawa kedua paslon telah melaporkan LHKPN. KPU juga mengatakan telah menerima surat kuasa dari masing-masing paslon untuk mengumumkan LHKPN.

“KPU telah terima bukti tanda terima bahwa masing-masing paslon telah melaporkan,” katanya.

Arief mengatakan pihaknya hanya menyampaikan total LHKPN masing-masing kandidat. Selebihnya, Arief mempersilahkan perwakilan timses untuk membacakan rinci terkait LHKPN.

“KPU akan bacakan angka globalnya saja, kami persilahkan untuk perwakilan TKN dan BPN sampaikan detailnya,” kata Arief.

Pengumuman LHKPN ini dihadiri oleh komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Hadir pula dalam acara Ketua KPK Agus Rahardjo dan perwakilan masing-masing timses paslon.

Dari total keseluruhan data yang tercantum, bahwa yang memiliki kekayaan terbesar adalah Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, sedangkan paling terkecil adalah Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin.

Berikut datanya:

Jokowi: Rp 50.248.349.788

Ma’rur Amin: Rp 12.303.135.325

Prabowo: Rp 1.952.013.493.659

Sandiaga: Rp 5 triliun

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini