KPK Didesak Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK segera menerbitkan red notice untuk buronan kasus suap PAW DPR, Harun Masiku yang sudah lenyap jejaknya dalam setahun terakhir.

“Informasi keberadaan hidup atau mati saja enggak tahu, di dalam negeri atau di luar negeri juga enggak tahu. Artinya KPK perlu melacak di luar negeri dengan cara menerbitkan red notice,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis 21 Januari 2021.

Boyamin yakin, Harun berada di luar negeri dengan cara menyelundup saat keluar dari perbatasan Indonesia, atau menggunakan cara-cara lainnya.

Kemudian, ia juga mengapresiasi langkah KPK yang membentuk tim satuan tugas pemburu buronan kasus korupsi, yang salah satunya adalah Harun Masiku.

Besar harapan Boyamin, dengan terbentuknya satgas ini, KPK akan bekerja maksimal memburu Harun.

“Kalau hidup segera ditangkap, dan diproses ke pengadilan. Kalau meninggal ya segera ditutup perkaranya, di SP3. Karena salah satu alasan SP3 itu kan meninggal dunia. Jadi ini segera memberikan kepastian kepada siapapun,” ujar Boyamin.

Diketahui, KPK akan memaksimalkan pencarian para tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan membentuk tim satgas khusus.

Satgas khusus tersebut dibentuk supaya tim dapat fokus mencari buronan tanpa disibukkan kegiatan penyidikan atau penyelidikan sehari-hari.

Saat ini, susunan dan anggota satgas tersebut masih dirancang. Namun, anggota satgas nantinya juga melibatkan tim monitoring, IT, dan surveillance.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini