Korban Banjir Jakarta Mulai Kembali Pulang ke Rumah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Ratusan korban banjir Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung dikabarkan mulai meninggalkan lokasi pengungsian, dan berangsur-angur kembali ke rumah.

“Pengungsi sudah berkurang dari 2.258 jiwa menjadi 1.539 jiwa,” ujar Kepala UPT Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M Ridwam, Sabtu 27 April 2019.

Sebelumnya, para korban menempati 13 lokasi pengungsian, tiga di Jakarta Selatan, dan 10 lokasi di Jakarta Timur. Alasan pengungsi kembali ke rumah disebut karena banjir tampak sudah mulai surut di 17 titik yang kini kian membaik keadaannya.

Hingga kini, wilayah di Jakarta Selatan yang masih terdampak luapan air Sungai Ciliwung, di antaranya RW 01 Kelurahan Pengadegan, RW 10 Kelurahan Kebon Baru, RW 02 Kelurahan Petogogan, RW 05 dan RW 08 Kelurahan Pondok Pinang.

Sementara itu, titik yang masih terendam banjir di Jakarta Timur, antara lain RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 08, RW 12 Kelurahan Cawang, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08 Kelurahan Kampung Melayu, dan RW 07 di Kelurahan Bidara Cina.

Satu titik yang masih terdampak banjir di Jakarta Barat berada di RW 05 Kelurahan Kedoya Barat.

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini