Koperasi Merah Putih Dorong Desa Jadi Titik Tumbuh Lapangan Kerja

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar bagi masyarakat lokal.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja Kopdes Merah Putih akan mengutamakan warga desa setempat. Menurutnya, pendekatan ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

“Nanti, ada dari desa juga, kita akan melibatkan pengurus koperasi desa yang sudah ada. Mereka diberi kesempatan untuk menjadi karyawan di Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, selain pengurus koperasi dan masyarakat desa, pemerintah juga memberikan peluang kepada penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), untuk terlibat sebagai tenaga kerja. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan.

“Penerima manfaat juga bisa membantu menjadi karyawan pekerja yang sifatnya kasir, sekuriti, sopir, dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan libatkan masyarakat di desa itu,” ucapnya.

Ferry menegaskan bahwa proses rekrutmen untuk posisi teknis seperti kasir, sopir, dan tenaga pendukung lainnya akan dilakukan langsung oleh masing-masing desa, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membuka rekrutmen nasional untuk 30.000 posisi manajer Kopdes Merah Putih. Proses ini telah berlangsung sejak 15 hingga 24 April 2026 dan ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara profesional.

“Rekrutmen tersebut bertujuan untuk memilih manajer yang akan mengelola unit koperasi desa yang nantinya akan memimpin pegawai koperasi lainnya yang berasal dari warga desa yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” kata Teddy.

Ia menjelaskan, para pelamar yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar dua bulan sebelum resmi menjalankan tugasnya. Para manajer tersebut nantinya bekerja di bawah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Koperasi.

Program ini diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan pada perantara dalam distribusi hasil produksi masyarakat. Dengan skema yang inklusif dan berbasis komunitas, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi motor penggerak baru dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa di Indonesia. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini