MATA INDONESIA, JAKARTA-Koperasi menjadi sebuah solusi ekonomi rakyat, sekaligus soko guru perekonomian Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Pada masa awal kemerdekaan, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan Koperasi,” katanya di Jakarta, Kamis 30 September 2021.
LaNyalla yang menghadiri Pengukuhan Pengurus Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia (GKPPI) secara virtual, di Jakarta, Rabu 29 September 2021, mengatakan koperasi dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi.
Menurut dia, para anggota koperasi sama posisinya dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, kata dia, pemegang saham di pasar saham bisa siapapun, termasuk asing, sedangkan koperasi hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
“Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah kolonialisme penjajah. Mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau kita kenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila,” katanya.
Hal itu, lanjut dia, dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Agar tercapai hal itu, kata dia, negara harus hadir untuk memastikan dengan memisahkan secara jelas antara Koperasi atau Usaha Rakyat, BUMN dan Swasta. Namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia.
“Dalam hal ini negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Memberi hak rakyat mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara juga harus menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke area koperasi,” katanya.
Dia mencontohkan jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, kata dia, maka negara harus menjamin, bahkan harus membantu akses permodalan dan teknologi.
“Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau Ekonomi Pancasila,” katanya.
