Kopdes Merah Putih Bantu Penuhi Kebutuhan Pokok Warga dan Dorong Ekonomi Desa

Baca Juga

MataIndonesia, JAKARTA – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat sebagai pusat layanan kebutuhan pokok sekaligus motor penggerak ekonomi desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat sasaran.

“Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini, diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di desa dan tentu yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yandri.

Ia menekankan bahwa Kopdes Merah Putih dibangun dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat desa didorong terlibat dalam proses pembangunan maupun pengelolaannya. Yandri juga mengajak desa memanfaatkan bahan bangunan lokal seperti pasir dan batu setempat agar perputaran ekonomi desa semakin terasa.

“Dengan demikian perputaran ekonomi terasa, ada manfaatnya buat pertumbuhan ekonomi di desa ini,” tegasnya.

Mendes Yandri kembali mengajak masyarakat desa untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), dua program yang dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Kopdes dan MBG akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi lokal.

“Saatnya kita kalau mau bangkit, kita dukung program Bapak Presiden Prabowo dengan kekompakan, persatuan, dan menyukseskan pembangunan Kopdes dan MBG,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Dampak positif kehadiran Kopdes Merah Putih juga disampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah menilai bahwa Kopdes Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga membuka peluang kerja yang sangat besar.

“Pembangunan 80.000 gerai KopDes Merah Putih akan menjadi instrumen baru yang membuka lapangan kerja bagi jutaan masyarakat desa,” ungkap Farida.

Ia menambahkan bahwa setiap Kopdes menargetkan enam gerai yang mampu menyerap 20–25 tenaga kerja, sehingga total peluang kerja bisa mencapai 1,6 juta orang.

Farida menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan pelatihan manajemen koperasi yang mencakup sistem keuangan, digitalisasi, logistik, hingga pendampingan bisnis bagi pengurus Kopdes agar dikelola secara profesional. Ia juga mendorong koperasi yang telah berkembang untuk bermitra dengan Kopdes agar jaringan usaha di desa semakin luas dan kuat.

“Ekosistem baru ini akan memperkuat jaringan koperasi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggota serta masyarakat desa,” ujarnya.

Dengan sinergi pemerintah, desa, dan masyarakat, Kopdes Merah Putih kini menjadi simbol penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, tetapi juga menciptakan peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara nyata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini