Konsep Kolaboratif Langkah Strategis Wujudkan Swasembada Pangan

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah konsep kolaboratif antara berbagai elemen, mulai dari petani hingga institusi negara. Hal ini tercermin dari capaian signifikan pada kuartal pertama 2025, di mana produksi beras dan jagung nasional mengalami lonjakan yang mengesankan.

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras meningkat sebesar 51 persen dan jagung sebesar 39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Data ini mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini. Ini capaian luar biasa berkat kerja keras petani sebagai aktor utama, serta dukungan dari berbagai pihak,” ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono bahwa pencapaian ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara petani, penyuluh, dan dukungan institusi negara seperti TNI dan Polri.

“Untuk produksi beras, TNI punya peran besar dalam pendampingan dan fasilitasi di lapangan. Sedangkan untuk jagung, Polri turut mendorong peningkatan produktivitas dengan berbagai bentuk dukungan,” kata Sudaryono.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kontribusi dari pemerintah daerah, dinas pertanian, kepala desa, serta para penyuluh pertanian di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Pemerintah menetapkan kebijakan strategis seperti peningkatan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton tahun ini.

“Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang sempat terjadi pada tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani,” ucap Sudaryono.

Ia menambahkan, arah kebijakan nasional mencerminkan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang membawa pendekatan ekonomi kerakyatan.

“Presiden mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau efisienkan anggaran belanja negara hingga mampu menghemat Rp750 triliun dan anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendanai kebutuhan mendesak rakyat seperti pupuk, pembelian gabah, hingga perbaikan sekolah,” tutur Sudaryono.

Menanggapi pencapaian itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rizal Edi Halim mengatakan capain peningkatan beras dan jagung itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menopang swasembada pangan.

“Ketika produksi meningkat, maka harus dipastikan harga tetap terjaga di tingkat masyarakat dan memastikan harga di tingkat petani bisa lebih layak,” ungkap Rizal.

Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang mendukung dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi turut mendongkrak hasil panen.

“Perbaikan jaringan irigasi serta penyaluran pupuk yang tepat waktu turut mendukung hasil panen, khususnya di daerah sentra produksi padi,” kata Rizal.

Dengan kolaborasi yang solid, langkah menuju swasembada pangan semakin nyata dan menjanjikan. Keberhasilan peningkatan produksi pangan nasional menjadi bukti konkret bahwa pendekatan kolaboratif merupakan kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini