Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Setiap beberapa tahun sekali, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Namun, dalam proses Pilkada seringkali muncul berbagai isu hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil dari pemilihan sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Hoaks atau berita palsu merupakan informasi yang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Dalam konteks Pilkada, hoaks dapat berdampak negatif terhadap proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang kuat untuk melawan hoaks dalam Pilkada 2024.
Pertama-tama, peran pemerintah sangat penting dalam upaya melawan hoaks. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan cara mengidentifikasinya. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan kampanye sosial melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang hoaks dalam kurikulum sekolah.
Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Sabana Atmojo S.I.K., M.H mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024. Semua pihak memiliki peran aktif untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dari seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024.
Selain pemerintah, media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam melawan hoaks. Media massa memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan berita yang faktual dan tidak memihak. Media massa juga dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks.
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiapkan satgas pengendalian informasi untuk menangani hoaks dan informasi palsu selama Pilkada 2024. BSSN sendiri nantinya akan menjalankan sejumlah satgas di antaranya Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi dan Satgas Konflik. Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan BSSN sudah melaksanakan operasi pengamatan data semenjak Pilpres 2024 sehingga berlanjut sampai pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Indonesia. Selain itu, satgas yang dilakukan oleh BSSN bertujuan untuk memastikan dan memperkuat seluruh data nasional terkait Pemilu dari serangan siber.
Lembaga pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam melawan hoaks. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi muda, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang hoaks dalam kurikulum sekolah. Melalui pendidikan yang baik, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang kritis dan mampu mengidentifikasi hoaks dengan baik. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat mengadakan seminar atau workshop tentang hoaks bagi guru dan siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka.
Selain tiga sektor di atas, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam melawan hoaks dalam Pilkada 2024. Masyarakat harus aktif dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat juga dapat melaporkan hoaks yang mereka temui kepada pihak berwenang atau lembaga yang berkompeten. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, hoaks dapat dengan cepat terdeteksi dan diatasi.
Kolaborasi lintas sektoral dalam melawan hoaks dalam Pilkada 2024 juga dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang hoaks dan cara mengidentifikasinya. Pemerintah juga perlu melibatkan lembaga pendidikan dalam kampanye sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, pemerintah juga penting mengadakan forum atau diskusi publik yang melibatkan masyarakat untuk membahas isu hoaks dalam Pilkada 2024.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sanggau, Septiana Ika Kristia mengatakan bahwa pihaknya mengajak sejumlah awak media untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan mengedukasi kepada masyarakat dalam menggunakan hak suaranya sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.
Dalam upaya melawan hoaks dalam Pilkada 2024, kolaborasi lintas sektoral harus didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan transparansi. Semua pihak harus bekerja sama dengan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing. Selain itu, kolaborasi ini juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan penyebaran hoaks. Regulasi yang jelas akan memberikan pijakan hukum bagi pihak berwenang untuk mengatasi hoaks dengan efektif.
Dalam kesimpulan, hoaks merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasi dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang kuat dalam melawan hoaks. Pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan cara mengidentifikasinya. Dengan kolaborasi yang baik, hoaks dapat diminimalisir sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan adil dan transparan.
