MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat pemegang izin kelola dan pemanfaatan hutan perlu meningkatkan kemampuan untuk mensejahterakan diri dan lingkungannya. Kolaborasi antar lembaga bisa membantu mewujudkannya.
Memperingati Hari Bumi, Katadata melaksanakan rangkaian webinar Katadata Earth Day Forum 2021 dengan tema Gotong Royong Jaga Bumi. Dalam sesi kelima dari rangkaian webinar, mengusung tema Kolaborasi untuk Keberhasilan Program Perhutanan Sosial.
Diskusi ini dihadiri Dirjen Pembanguan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Hari Nurcahya Murni, Praktisi dan Pendamping Program Perhutanan Sosial Suwito Laros, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erna Rosdiana, dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target pemberian akses kelola dan pemanfaatan kehutanan pada masyarakat seluas 12,7 juta hektare (ha). Angka ini kemudian direvisi pada 2020 menjadi 13,9 juta ha. Sampai awal 2021 sudah terlaksana 4,5 juta ha.
Erna Rosdiana menyatakan pencapaian target pemberian izin bukan satu-satunya goal. “Setelah keluar izin, masih banyak tugas. Masyarakat bisa menjadikan hutan dan sekelilingnya menjadi skala bisnis, sehingga selain melestarikan hutan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, dia mengakui, untuk mencapai visi hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera masih menemui kendala.
Sementara itu, Suwito menjelaskan lima kendala yang mendasari belum semua kelompok Perhutanan Sosial berkembang. Pertama, sebagian masyarakat yang sudah mendapat legalitas pengelolaan hutan belum memahami pentingnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Kedua, perlu dukungan sarana produksi dan pengolahan pasca panen. Ketiga, pelatihan keterampilan mengolah produk pertanian atau mengelola pariwisata. Keempat, sulit akses pasar. Kelima, belum meratanya pendampingan,” katanya.
Untuk meminimalisasi kendala yang ada, Hari Nurcahya Murni menyebutkan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan antarlembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, juga bekerjasama dengan pendamping.
Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat juga pemerintah daerah setempat, seperti yang dipaparkan Erna, adalah program Perhutanan Sosial di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari yang berada di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang. “Ada KLHK di sana, ada Perhutani, ada Kementerian Pariwisata, juga tentu ada pemerintah daerah,” kata Erna.
Dengan luas SK 940 ha, masyarakat setempat memproduksi susu, ternak perah, hasil pertanian, dan ekowisata. “Perputaran ekonominya mencapai 6 miliar Rupiah per bulan,” kata Bupati Thoriqul Haq.
Sebelum mencapai kesejahteraan ekonomi, kelompok Perhutanan Sosial diberikan pelatihan usaha sampai melakukan studi banding ke daerah yang lebih dulu sukses mengolah susu dan hasil pertanian.
Lumajang menjadi satu dari dua pilot project kolaborasi antarkementerian dan Lembaga terkait. Rencananya, berdasarkan keterangan Erna, akan ada lima daerah lagi yang akan melanjutkan keberhasilan kolaborasi seperti di dua daerah sebelumnya.
