Klopp Tak Ingin Ikuti Jejak Sir Alex Ferguson di MU

Baca Juga

MATA INDONESIA, LIVERPOOL– Pelatih Liverpool, Juergen Klopp enggan mengikuti jejak Sir Alex Ferguson yang menghabiskan 26 tahun melatih Manchester United. Klopp sudah punya rencana kapan akan meninggalkan The Reds.

Klopp ditunjuk melatih Liverpool di 2015 menggantikan posisi Brendan Rodgers yang dipecat. Di bawah asuhan pelatih asal Jerman, permainan klub asal Merseyside mengalami perubahan signifikan.

Mantan pelatih Dortmund mampu membawa Liverpool ke final Liga Champions 2018. Sayang, mereka ditaklukkan Real Madrid. Satu musim berselang, Mohamed Salah dkk. kembali melaju ke final Liga Champions. Kali ini Klopp berhasil membawa timnya juara usai mengalahkan Tottenham Hotspur.

Tak hanya trofi Liga Champions, Klopp juga berhasil menghapus dahaga selama 30 tahun. Sejak 1990, Liverpool tak pernah lagi menjadi juara Liga Inggris. Musim ini, Klopp mampu mempersembahkan trofi Liga Premier Inggris.

Klopp baru memperpanjang kontrak di 2019 hingga 2024. Pria berusia 53 tahun ingin menghormati kontraknya hingga selesai. Setelah itu, dia berniat kembali ke kampung halamannya, Jerman.

“Saya akan kembali ke Jerman untuk menjalani hidup setelah karier saya selesai. Kemungkinan besar balik ke Mainz. Saya akan bertahan di Liverpool selama empat tahun lagi,” ungkap Klopp, dikutip dari Mirror, Senin 13 Juli 2020.

Setelah kontraknya di Liverpool habis, Klopp berencana istirahat dari pekerjaannya selama satu tahun. Setelah itu, tak menutup kemungkinan dia akan kembali melatih atau pensiun.

“Dalam lima tahun ke depan, apa pun bisa terjadi dan dunia bisa tampak sangat berbeda,” kata Klopp.

Sejauh ini, Sir Alex Ferguson menjadi pelatih terlama melatih di sebuah klub. Ferguson melatih MU sejak 1986 hingga 2013. Posisi kedua ada Arsene Wenger yang melatih Arsenal sejak 1996 hingga 2018.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini