Kiprah Romy Sebelum Ditangkap KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menciduk Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy pada hari ini, Jumat 15 Maret 2019.

Romi ditangkap sekitar pukul 09.00 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo. Namun pihak KPK belum memberikan keterangan resmi soal kabar penangkapan ini.

Muhammad Romahurmuziy sendiri dikenal masyarakat sebagai politikus. Romy menjatuhkan pilihannya pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meniti karier politiknya. Ia memulai sebagai orang kepercayaan pimpinan PPP sebelumnya, berlanjut menjadi sekjen hingga ketua umum meskipun banyak konflik partai mewarnai perjalanannya.

(Baca juga: Kasus OTT Rommy Bakal Seret Menag Lukman?)

Muhammad Romahurmuziy sering dikenal dengan nama Romy. Dia lahir di Sleman, Yogyakarta, 10 September 1974. Romy adalah anak dari pasangan M Tolchah Mansoer dan Umroh Machfudzoh.

Dalam pendidikan, Romy terbilang sukses. Dia bisa sekolah hingga ke jenjang S2. Dia mulai bersekolah di SD Negeri Ungaran I, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setelah lulus SMA Romahurmuziy merantau ke Bandung, Jawa Barat, untuk melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Usai mendapatkan titel sarjana, Romy kemudian melanjutkan magisternya di Fakultas Pasca Sarjana, Jurusan Teknik dan Manajemen Industri di kampus yang sama.

Pada tahun 1998 Romy menjadi anggota Garda Bangsa PKB di Bandung, Jawa Barat. Garda Bangsa adalah organisasi yang berafiliasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, PPP adalah pilihan Romy untuk berpolitik. PPP adalah partai ibunya sejak dulu. Kariernya mulai terlihat saat Romy menjadi staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang juga sebagai ketua umum PPP saat itu. Orang kepercayaan Suryadharma Ali ini, pada pemilu 2009 maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihanl Jawa Tengah. Dia, seperti dilansir dalam situs DPR, terpilih menjadi anggota legislatif pusat periode 2009-2014.

Tak hanya sampai di sana langkah politik Romy yang juga menjadi Ketua Komisi IV DPR RI. Ia juga menjadi orang nomor dua di PPP setelah Suryadharma Ali. Dia menjadi Sekjen PPP periode 2011-2015. Pada pemilu berikutnya, 2014, Romy kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Langkah Romy pasca pemilu presiden 2014, berbeda dengan Suryadharma Ali. Romy memilih menggelar muktamar PPP di Surabaya dan mengantarkannya menjadi Ketua Umum PPP periode 2015-2020, sementara Suryadharma Ali menggelar muktamar PPP di Jakarta dengan memilih Djan Farid sebagai ketua Umum PPP periode 2014-2019. Konflik dua pengurus PPP ini berujung ke pengadilan.

Meski pengadilan memenangankan kubu Djan Farid, kisruh PPP belum berakhir. Romy menggelar muktamar kembali di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Secara aklamasi Romy terpilih kembali sebagai ketua umum untuk periode 2016-2021.

Kini, publik tengah menanti kepastian kabar dari KPK mengenai penangkapan Romy atas dugaan kasus korupsi. Bagaimana nasib dia selanjutnya, kita nantikan saja.

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini