Kiprah Romy Sebelum Ditangkap KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menciduk Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy pada hari ini, Jumat 15 Maret 2019.

Romi ditangkap sekitar pukul 09.00 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo. Namun pihak KPK belum memberikan keterangan resmi soal kabar penangkapan ini.

Muhammad Romahurmuziy sendiri dikenal masyarakat sebagai politikus. Romy menjatuhkan pilihannya pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meniti karier politiknya. Ia memulai sebagai orang kepercayaan pimpinan PPP sebelumnya, berlanjut menjadi sekjen hingga ketua umum meskipun banyak konflik partai mewarnai perjalanannya.

(Baca juga: Kasus OTT Rommy Bakal Seret Menag Lukman?)

Muhammad Romahurmuziy sering dikenal dengan nama Romy. Dia lahir di Sleman, Yogyakarta, 10 September 1974. Romy adalah anak dari pasangan M Tolchah Mansoer dan Umroh Machfudzoh.

Dalam pendidikan, Romy terbilang sukses. Dia bisa sekolah hingga ke jenjang S2. Dia mulai bersekolah di SD Negeri Ungaran I, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setelah lulus SMA Romahurmuziy merantau ke Bandung, Jawa Barat, untuk melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Usai mendapatkan titel sarjana, Romy kemudian melanjutkan magisternya di Fakultas Pasca Sarjana, Jurusan Teknik dan Manajemen Industri di kampus yang sama.

Pada tahun 1998 Romy menjadi anggota Garda Bangsa PKB di Bandung, Jawa Barat. Garda Bangsa adalah organisasi yang berafiliasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, PPP adalah pilihan Romy untuk berpolitik. PPP adalah partai ibunya sejak dulu. Kariernya mulai terlihat saat Romy menjadi staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang juga sebagai ketua umum PPP saat itu. Orang kepercayaan Suryadharma Ali ini, pada pemilu 2009 maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihanl Jawa Tengah. Dia, seperti dilansir dalam situs DPR, terpilih menjadi anggota legislatif pusat periode 2009-2014.

Tak hanya sampai di sana langkah politik Romy yang juga menjadi Ketua Komisi IV DPR RI. Ia juga menjadi orang nomor dua di PPP setelah Suryadharma Ali. Dia menjadi Sekjen PPP periode 2011-2015. Pada pemilu berikutnya, 2014, Romy kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Langkah Romy pasca pemilu presiden 2014, berbeda dengan Suryadharma Ali. Romy memilih menggelar muktamar PPP di Surabaya dan mengantarkannya menjadi Ketua Umum PPP periode 2015-2020, sementara Suryadharma Ali menggelar muktamar PPP di Jakarta dengan memilih Djan Farid sebagai ketua Umum PPP periode 2014-2019. Konflik dua pengurus PPP ini berujung ke pengadilan.

Meski pengadilan memenangankan kubu Djan Farid, kisruh PPP belum berakhir. Romy menggelar muktamar kembali di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Secara aklamasi Romy terpilih kembali sebagai ketua umum untuk periode 2016-2021.

Kini, publik tengah menanti kepastian kabar dari KPK mengenai penangkapan Romy atas dugaan kasus korupsi. Bagaimana nasib dia selanjutnya, kita nantikan saja.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini