MATA INDONESIA, JAKARTA-Waktu tiga tahun diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Selain Ahok, perintah langsung tersebut juga ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
“Mintanya tadi empat tahun, tiga tahun harus rampung semuanya, entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri, saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera,” kata Jokowi.
Terkait kepemilikan saham, Jokowi ingin di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai hal ini, karena ia sudah menunggu lima tahun. Diketahui saat ini 98 persen saham perusahaan itu milik negara, sisanya 2 persen masih milik pemilik lama.
Kilang minyak TPPI sendiri merupakan salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kilang ini dapat menghasilkan produk aromatik, baik paraxylene, orthoxylene, benzene, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene.
Produksi kilang minyak TPPI itu maksimal bisa menghemat devisa 4,9 miliar US dolar atau kurang lebih Rp 56 triliun. Menurut Jokowi, produksi pabrik pengilangan minyak PT TPPI itu merupakan substitusi karena setiap tahun Indonesia impor, padahal harusnya bisa membuat sendiri tapi tidak dilakukan.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan tugas khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikannya. Sebab, kawasan ini akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan bahan bakar minyak (BBM).
Ahok menuturkan, hal itu penting untuk mengurangi impor sehingga negara tak mengalami defisit.
Untuk itu, Ahok juga mengimbau semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar. Ahok juga meminta semua pihak untuk membantunya dalam menjaga uang negara.