Ketua MPR: PSBB Jabodetabek Belum Maksimal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Jabodetabek dinilai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) belum maksimal. Pasalnya, angka pasien positif COVID-19 masih tetap tinggi saat ini.

Ia pun berpendapat PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 belum maksimal. “Sebab, angka pasien positif COVID-19 di Jabodetabek masih tetap tinggi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa 28 April 2020.

Karenanya, Bamsoet mendorong pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan. Sehingga tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.

Ia juga mendorong ketegasan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Polri, dan TNI untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam penerapan PSBB tahap kedua. “Ketegasan harus ada, agar masyarakat dapat melaksanakan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggung jawab,” katanya.

Pemerintah pun dimintanya untuk meningkatkan sinergi dengan TNI dan Polri untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi bagi para pelanggar PSBB. Kata politisi Golkar ini, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk.

Sementara untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang ada di daerah yang menerapkan PSBB, Bamsoet meminta agar membantu dan mematuhi PSBB sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini