Ketangguhan Aceh Berakar dari Sejarah, Bukan Bantuan Luar

Baca Juga

Mata Indonesia, ACEH — Ketangguhan Aceh kembali terlihat saat banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.

Respons cepat masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan daya lenting yang tidak lahir secara instan, melainkan tumbuh dari sejarah panjang, budaya yang kuat, serta pengalaman kolektif dalam menghadapi krisis berulang.

Sejak masa kolonial, Aceh dikenal sebagai wilayah dengan tradisi perlawanan yang kokoh.

Perang Aceh pada akhir abad ke-19 membentuk struktur sosial yang solid di bawah kepemimpinan ulama dan tokoh adat.

Warisan tersebut menanamkan mental pantang menyerah dan solidaritas tinggi, nilai yang terus hidup dan menjadi fondasi dalam menghadapi bencana alam.

Ikatan budaya dan agama berperan sebagai perekat sosial yang menjaga kebersamaan warga saat tekanan datang.

Pengalaman gempa bumi dan tsunami 2004 turut menguatkan karakter tersebut.

Meski bantuan internasional pernah mengalir, pemulihan Aceh dinilai berhasil karena kemampuan masyarakat lokal mengelola trauma dan membangun kembali kehidupan sosialnya.

Kearifan lokal seperti peran meunasah, sistem gampong, serta kepemimpinan ulama memungkinkan koordinasi cepat dan efektif pada masa darurat.

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai ketangguhan Aceh dalam menghadapi banjir 2025 mencerminkan kapasitas pemerintah yang telah diperhitungkan secara matang.

“Saya kira pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh, dan ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya,” ujar Ujang Bey.

Ia menegaskan pemerintah perlu fokus pada langkah cepat dan terukur untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi bencana secara mandiri.

“Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna, meski menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara sahabat.

Dari sisi budaya, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh sekaligus budayawan Aceh, Drs. H. Ameer Hamzah, M.Si, menegaskan bahwa ketabahan masyarakat Aceh dibangun di atas akidah, adat, dan sejarah perjuangan.

“Musibah dipahami sebagai ujian yang harus diterima dengan ikhlas,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa adat dan agama di Aceh menyatu erat, membentuk solidaritas sosial yang kuat.

Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan bahwa ketangguhan Aceh bersumber dari kekuatan sejarah dan kearifan lokal, menjadikan bantuan luar sebagai pelengkap, bukan fondasi utama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini