Mata Indonesia, JAKARTA – Penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, yang diharapkan semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan program JKN telah memberikan manfaat besar dalam membantu masyarakat memperoleh pembiayaan kesehatan.
Menurut dia, penguatan sistem tetap diperlukan agar program yang telah memberikan manfaat luas tersebut dapat berjalan semakin optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
“Masih banyak persoalan, tetapi ini yang dicoba didorong bahwa program yang sudah baik harus satu-satu diselesaikan secara sistemik. Tetapi tidak bisa dilakukan hanya oleh BPJS Kesehatan,” ujar Timbul
Sejalan dengan upaya tersebut, Timbul menilai peningkatan kualitas JKN perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, hingga BPJS Kesehatan.
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan JKN juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo meminta pelayanan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat dan nyaman bagi masyarakat.
“Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan, antreannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” kata Budi.
Perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada kecepatan layanan, tetapi juga pada kesetaraan perlakuan bagi seluruh peserta. Budi mengatakan Presiden Prabowo menekankan agar status kepesertaan tidak menjadi pembeda dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit.
“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat BPJS Kesehatan melalui agenda penyempurnaan layanan yang menyesuaikan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan berbagai faktor, termasuk perubahan pola penyakit dan peningkatan pemanfaatan layanan, menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan.
“Inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, utilisasi meningkat dengan itu semua. Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan, dan ini juga penting, perilaku yang volume-based,” kata Prihati.