Kerusuhan di Capitol Hill Itu Melawan Hukum!

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa kerusuhan di Capitol Hill pekan lalu merupakan serangan langsung terhadap Kongres AS, Capitol Hill, dan proses Konstitusi negara.

Pada Rabu (6/1) petang waktu setempat, simpatisan Presiden Donald Trump mengepung Capitol Hill. Massa bahkan menerobos barikade aparat kepolisian, meretas ruangan Kongres, dan merusak simbol inti pemerintah federal. Untuk membubarkan massa simpatisan Trump, pihak kepolisian bahkan harus menembakkan gas air mata.

Para senator dan anggota DPR AS yang tengah mengadakan Kongres penghitungan pemungutan suara elektoral Pilpres AS, bahkan terpaksa mengungsi saat massa simpatisan Trump mulai memecahkan jendela dan melakukan penjarahan.

Dalam memo internal kepada pasukan, tujuh jenderal, dan satu laksamana mengatakan, militer AS tetap berkomitmen untuk melindungi dan mempertahankan Konstitusi dan bahwa Presiden AS terpilih, Joe Biden akan tetap dilantik pada 20 Januari 2021.

“Hak kebebasan berbicara dan berkumpul tidak memberi siapa pun hak untuk melakukan kekerasan, hasutan, dan pemberontakan,” demikian isi memo tersebut, melansir Al Jazeera.

“Setiap tindakan yang mengganggu proses Konstitusi tidak hanya bertentangan dengan tradisi, nilai, dan sumpah kita; itu melawan hukum,” sambung pernyaan tersebut.

Biro Investigasi Federal AS atau FBI pada Senin (11/1) memperingatkan kemungkinan protes bersenjata di semua 50 negara bagian dan ibu kota AS pada hari-hari menjelang pelantikan Biden. Presiden Donald Trump sendiri telah mengesahkan deklarasi keadaan darurat untuk Washington, DC sebagai respons atas situasi tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

ABDUR RAHMAN, KABID PTKP BADKO HMI KALIMANTAN BARAT MENOLAK TAPERA, SEBAB MEMBERIKAN BEBAN TAMBAHAN KEPADA PEKERJA

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21/2024 sebagai pengganti PP No.25/2020 oleh Presiden RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini