Kepolisian Thailand Selidiki Media Independen dan Kelompok Demonstran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepolisian Thailand mendapat perintah menyelidiki empat media independen dan kelompok demonstran terkait liputan unjuk rasa. Dikatakan bahwa mereka menentang tindakan kedaruratan soal pembatasan informasi yang diberlakukan pemerintah Thailand.

Sebagaimana diketahui, politik dalam negeri Thailand tengah bergejolak menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para pengunjuk rasa anti-pemerintah.Para demonstran berteriak, menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha turun dari kursi jabatannya.

Bukan hanya itu, pengunjuk rasa juga meminta reformasi monarki Thailand dengan membatasi kekuasan Raja Maha Vajiralongkorn. Mereka menilai, sistem yang diterapkan sang Raja kian memperkuat pengaruh militer dalam politik selama beberapa tahun belakangan ini.

“Kami menerima informasi dari unit intelijen yang prihatin bahwa bagian dari konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarkan untuk menimbulkan kebingungan, serta memicu keresahan masyarakat,” kata Juru Bicara Kepolisian, Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers, melansir Reuters, Senin, 19 Oktober 2020.

Kissana menambahkan bahwa regulator penyiaran dan Kementerian Digital Thailand akan menyelidiki serta mengambil tindakan yang sesuai. Ia juga menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengekang kebebasan pers.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini