Kenaikan Harga LPG Hambat Laju Pemulihan Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan harga gas LPG subsidi kemasan 3 kilogram (kg) guna menghemat keuangan negara dinilai Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira tidak tepat.

Bhima menyebut, penerapan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi tersebut justru akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Sebab, kenaikkan LPG 3 kg akan memperburuk daya beli masyarakat yang saat ini tengah tertekan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“Jadi, pemerintah seharusnya bisa all out untuk mencegah terjadinya kenaikan harga,” ujarnya.

Bhima menerangkan, stabilitas harga sendiri merupakan suatu keharusan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebab, stabilitas harga yang terjaga akan menstimulus daya beli masyarakat yang terdampak parah pandemi Covid-19.

“Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan penyesuaian harga LPG subsidi di tengah lonjakan harga pangan. Sebab, hal ini dapat menyulut inflasi yang lebih tinggi.

“Pemerintah kalau ingin melakukan efisiensi ialah kurangi belanja untuk birokrasi, lakukan penghematan ekstrim belanja negara. Lalu dananya dialihkan untuk subsisdi pangan maupun subsidi energi untuk stabilitas harga,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

“Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kecelakaan Bus di Ciater jadi Sorotan, Disdik Sleman Perketat Izin Study Tour Sekolah

Mata Indonesia, Sleman - Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman menetapkan aturan ketat bagi sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan seperti study tour atau outing class. Setiap sekolah wajib mengajukan izin kepada Disdik Sleman sebelum melakukan kegiatan tersebut.
- Advertisement -

Baca berita yang ini