Kemungkinan, Pemerintah akan Lakukan Tax Amnesty Jilid Dua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah, membuka kemungkinan akan dilaksanakannya pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II dalam waktu dekat.

Rencana itu muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta program pengampunan pajak itu dijalankan kembali.

“Kemungkinan. Kita ingin yang terbaik sama-sama,” kata Menkeu Sri di Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.

Menurut Sri, banyak kalangan pebisnis terkejut saat pemerintah melakukan program tax amnesty pertama tahun 2016 lalu. Setelah itu, Presiden Joko Widodo kemudian menerima banyak aspirasi untuk pelaksanaan program tersebut yang kedua kalinya.

Hanya saja, Sri Mulyani masih harus mempertimbangkan banyak aspek untuk pelaksanaan pengampunan pajak yang kedua. Ia berkata, tax amnesty di satu sisi dapat meningkatkan penerimaan negara, namun tak menutup kemungkinan banyak pengusaha yang justru enggan mengikutinya.

Ia mengatakan, telah ada 47 juta transaksi di dunia yang terekam dan nilainya mencapai triliunan euro. Mereka, pengusaha Indonesia yang kedapatan mengemplang pajak bakal dikenai sanksi tanpa pengampunan seperti dalam program tax amnesty.

“Saya pertimbangkan semua, termasuk suara-suara yang kemarin nyesal tidak ikut tax amnesty,” ujar Sri.

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Jalan Menuju Kesetaraan Pendidikan

*) Oleh : Gavin AsaditPemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal....
- Advertisement -

Baca berita yang ini