Kemungkinan, Pemerintah akan Lakukan Tax Amnesty Jilid Dua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah, membuka kemungkinan akan dilaksanakannya pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II dalam waktu dekat.

Rencana itu muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta program pengampunan pajak itu dijalankan kembali.

“Kemungkinan. Kita ingin yang terbaik sama-sama,” kata Menkeu Sri di Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.

Menurut Sri, banyak kalangan pebisnis terkejut saat pemerintah melakukan program tax amnesty pertama tahun 2016 lalu. Setelah itu, Presiden Joko Widodo kemudian menerima banyak aspirasi untuk pelaksanaan program tersebut yang kedua kalinya.

Hanya saja, Sri Mulyani masih harus mempertimbangkan banyak aspek untuk pelaksanaan pengampunan pajak yang kedua. Ia berkata, tax amnesty di satu sisi dapat meningkatkan penerimaan negara, namun tak menutup kemungkinan banyak pengusaha yang justru enggan mengikutinya.

Ia mengatakan, telah ada 47 juta transaksi di dunia yang terekam dan nilainya mencapai triliunan euro. Mereka, pengusaha Indonesia yang kedapatan mengemplang pajak bakal dikenai sanksi tanpa pengampunan seperti dalam program tax amnesty.

“Saya pertimbangkan semua, termasuk suara-suara yang kemarin nyesal tidak ikut tax amnesty,” ujar Sri.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini