Kementerian PUPR Pastikan Kesiapan Jalan Tol Guna Dukung Kelancaran Libur Nataru

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

“Untuk jalan nasional sepanjang 47.603 km, kami fokus pada peningkatan kemantapan jalan dimana pada tahun ini mencapai 92,2%. Kesiapan jalan nasional juga ditunjang peningkatan jalan daerah sekitar 2.800 km melalui Inpres Jalan Daerah, dimana kami fokuskan pada jalan akses menuju jalan tol di Lampung, akses pariwisata di Sumatera Utara, akses menuju Puncak Bogor, serta jalan Paseh-Conggeang untuk mendukung exit Tol Cisumdawu,” ujarnya. 

Jalan tol operasional yang siap digunakan untuk mendukung libur Nataru tahun ini sepanjang 2.816 km yang dilengkapi fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 132 TIP. 

“Pembangunan jalan tol baru hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 410 km. Sampai November 2023, jalan tol yang sudah dioperasikan sepanjang 218 km, sisanya sepanjang 192 km akan dapat dioperasikan atau difungsikan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengungkapkan, jalan tol yang beroperasi di Pulau Jawa sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa sepanjang 110,3 km, antara lain Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A Kukusan-Jc.Krukut dan Ramp 4,5 JC Krukut (3,5 km), Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B JC Krukut- Cinere (2,2 km), Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A & 2A Ujung (Jakasampurna-Marga Jaya) (4,9 km), Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A Jatikarya-Cikeas (3,8 km), Tol Serpong-Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere (3,6 km), Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 IC.Tarumajaya-JC.Cilincing (7,3 km), Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A Probolinggo Timur-Gending (9,1 Km), Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Cigombong-Cibadak (11,1 km), Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 Cimalaka-Dawuan (29,2 km), Tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung-Demak (16 km), dan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung (19,6 km). 

Selanjutnya, di Pulau Bali telah siap Tol Bali-Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km terdiri dari Lintas Utara dan Selatan. Kemudian di Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 865 km dilengkapi 38 TIP, sedangkan ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.467 km yaitu Lintas Barat 2.531 km, Lintas Timur 2.624 km, dan Jalan Lintas Tengah 2.311 km. 

Penambahan ruas tol operasi juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 285,5 km yaitu Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5-6 Blang Bintang-Kutobaru-Baitussalam (12,7 km), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 Stabat-Kuala Bingai (7,5 km), Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 km), Tol Indrapura-Kisaran Seksi 1 Indrapura-Lima Puluh (15,1 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat  Seksi 1 Tebing Tinggi-JC.Indrapura dan Seksi 2 Segmen JC.Indrapura-SS Indrapura (28 km), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 Kuala Bingai-Tanjung Pura (19,1 km), Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Limapuluh-Kisaran (32,1 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi-Pematang Siantar (28 km), Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang- Pangkalan Tahap 1 (24,7 km), dan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (24,67 km). Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (71 km), Tol Bangkinang-Tanjung Alai (25 km), dan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura (19 km) juga akan difungsionalkan selama libur Nataru. 

Kemudian di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km terdiri dari Lintas Utara, Tengah dan Selatan (mantap 87,5%). Sedangkan jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3 (10,1 km), Tol Makassar Seksi 4 (11,6 km), Tol Manado-Bitung (39,8 km). Dilakukan juga penambahan ruas tol operasi/fungsional yaitu akses Makassar New Port tahap 1 dan 2 (3,2 km). Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah kita siapkan demi kelancaran arus lalu lintas Nataru,” ujar Menteri Basuki. 

(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini