Kementerian PUPR Pastikan Kesiapan Jalan Tol Guna Dukung Kelancaran Libur Nataru

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

“Untuk jalan nasional sepanjang 47.603 km, kami fokus pada peningkatan kemantapan jalan dimana pada tahun ini mencapai 92,2%. Kesiapan jalan nasional juga ditunjang peningkatan jalan daerah sekitar 2.800 km melalui Inpres Jalan Daerah, dimana kami fokuskan pada jalan akses menuju jalan tol di Lampung, akses pariwisata di Sumatera Utara, akses menuju Puncak Bogor, serta jalan Paseh-Conggeang untuk mendukung exit Tol Cisumdawu,” ujarnya. 

Jalan tol operasional yang siap digunakan untuk mendukung libur Nataru tahun ini sepanjang 2.816 km yang dilengkapi fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 132 TIP. 

“Pembangunan jalan tol baru hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 410 km. Sampai November 2023, jalan tol yang sudah dioperasikan sepanjang 218 km, sisanya sepanjang 192 km akan dapat dioperasikan atau difungsikan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengungkapkan, jalan tol yang beroperasi di Pulau Jawa sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa sepanjang 110,3 km, antara lain Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A Kukusan-Jc.Krukut dan Ramp 4,5 JC Krukut (3,5 km), Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B JC Krukut- Cinere (2,2 km), Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A & 2A Ujung (Jakasampurna-Marga Jaya) (4,9 km), Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A Jatikarya-Cikeas (3,8 km), Tol Serpong-Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere (3,6 km), Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 IC.Tarumajaya-JC.Cilincing (7,3 km), Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A Probolinggo Timur-Gending (9,1 Km), Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Cigombong-Cibadak (11,1 km), Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 Cimalaka-Dawuan (29,2 km), Tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung-Demak (16 km), dan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung (19,6 km). 

Selanjutnya, di Pulau Bali telah siap Tol Bali-Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km terdiri dari Lintas Utara dan Selatan. Kemudian di Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 865 km dilengkapi 38 TIP, sedangkan ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.467 km yaitu Lintas Barat 2.531 km, Lintas Timur 2.624 km, dan Jalan Lintas Tengah 2.311 km. 

Penambahan ruas tol operasi juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 285,5 km yaitu Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5-6 Blang Bintang-Kutobaru-Baitussalam (12,7 km), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 Stabat-Kuala Bingai (7,5 km), Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 km), Tol Indrapura-Kisaran Seksi 1 Indrapura-Lima Puluh (15,1 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat  Seksi 1 Tebing Tinggi-JC.Indrapura dan Seksi 2 Segmen JC.Indrapura-SS Indrapura (28 km), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 Kuala Bingai-Tanjung Pura (19,1 km), Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Limapuluh-Kisaran (32,1 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi-Pematang Siantar (28 km), Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang- Pangkalan Tahap 1 (24,7 km), dan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (24,67 km). Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (71 km), Tol Bangkinang-Tanjung Alai (25 km), dan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura (19 km) juga akan difungsionalkan selama libur Nataru. 

Kemudian di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km terdiri dari Lintas Utara, Tengah dan Selatan (mantap 87,5%). Sedangkan jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3 (10,1 km), Tol Makassar Seksi 4 (11,6 km), Tol Manado-Bitung (39,8 km). Dilakukan juga penambahan ruas tol operasi/fungsional yaitu akses Makassar New Port tahap 1 dan 2 (3,2 km). Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah kita siapkan demi kelancaran arus lalu lintas Nataru,” ujar Menteri Basuki. 

(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini