Kelanjutan Liga 1 Belum Jelas, Potongan Gaji Skuat Persib Tak Ditambah

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Meski belum jelas kapan kompetisi Liga 1 2020 dilanjutkan, manajemen Persib tak menambah besaran potongan gaji para pemain dan staf pelatih.

Sejak pandemi Covid-19, semua klub melakukan pemotongan gaji termasuk Persib. Berdasarkan pedoman PSSI, klub boleh memotong gaji hingga 50 persen. Kabarnya, ada klub yang menambah besaran potongan gaji karena kelanjutan kompetisi masih belum jelas.

Meski demikain, manajemen Persib tetap melakukan pemotongan gaji sebesar 50 persen. Di tengah ketidakpastian kapan kompetisi dilanjutkan, manajemen Maung Bandung tak berencana menambah besaran pemotongan gaji melebihi 50 persen.

Pelatih Robert Rene Alberts mengapresiasi kebijakan manajemen yang masih menggaji mereka sesuai dengan aturan PSSI meskipun liga ditunda. Menurut di, itu menunjukkan bahwa manajemen Persib ada di level top dalam menghargai kinerja pemain dan pelatih.

“Tidak (terdampak), kami tetap dibayar sebesar 50 persen sesuai dengan peraturan yang dibuat PSSI. Klub juga profesional, manajemen berada di level kelas atas untuk menyikapi itu,” kata Robert, dikutip dari Simamaung, Senin 19 Oktober 2020.

Robert menambahkan, klub tidak dirugikan dengan keputusan mereka tetap menggaji tim senilai 50 persen. Hal itu karena skuat Maung Bandung tetap berlatih bersama dan tak meliburkan para pemain di tengah ketidakjelasan kompetisi. Persib masih rutin berlatih bersama meski Robert berasumsi liga baru berjalan Januari 2021.

“Karena kami juga tetap berlatih, jadi semua tetap normal. Seperti yang saya sampaikan, kami fokus pada memulai liga pada Januari dan saat ini agenda latihan berdasarkan itu. Jadi kami perlu untuk secara serius melakukan persiapan dan menaikan intensitas maupun volume latihan,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini