Kasus Covid-19 Perkantoran Meningkat, Begini Cara Atasinya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Peningkatan kasus Covid-19 terjadi di perkantoran. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya.

Kasus Covid-19 kembali meningkat di klaster perkantoran sepanjang 2021. Data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menyebut jumlah perusahaan atau perkantoran yang ditutup sementara akibat Covid-19 sebanyak 2.114. Data itu tercatat periode 11 Januari hingga 26 April 2021.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, klaster perkantoran pasti akan terjadi karena masih banyak perusahaan yang tidak patuh dengan aturan 50 persen sistem kerja karyawan masuk kantor.

“Klaster perkantoran itu terbanyak ketiga. Pertama klaster keluarga, kedua klaster tetangga, dan ketiga klaster perkantoran,” ujar Tri Yunis, dalam Instagram Live Katadata dengan tema ‘Waspada, Klaster Corona Perkantoran Naik Lagi, Jumat 4 Juni 2021.

Tri Yunis menjelaskan upaya pencegahan klaster perkantoran adalah; pertama dengan screening secara berkala di kantor. Tes minimal seperti antigen, harus dilakukan di kantor seminggu atau sebulan sekali.

Ia menyarankan untuk pencegahan penularan Covid-19 yang lebih efektif adalah tes Covid-19 dilakukan setiap hari di kantor. Sehingga dapat mencegah lebih dini penularan di kantor. Jika tes tidak dilakukan setiap hari maka tidak ada jaminan klaster perkantoran tidak terjadi.

Pencegahan kedua yaitu pengetatan disiplin dan pengawasan protokol kesehatan di kantor. Penggunaan masker di kantor yang disarankan adalah N95.

“Kantor itu kan macam-macam maskernya. Yang perlu diwaspadai adalah terkadang karena sudah teman dekat, saat ketemu dan ngobrol, masker dibuka. Padahal tidak tahu apakah negatif atau positif Covid-19. Ini harus diawasi prokesnya, social distancing juga harus ketat,” ucapnya.

“Kalau perlu ada CCTV dan terdapat sekat di ruang kantor. Sekat ini akan menjaga social distancing antar pekerja yang masuk kantor,” ujarnya.

Pencegahan ketiga, pegawai yang masuk kantor menggunakan kendaraan pribadi. Sebab jika pegawai masih menggunakan kendaraan umum yang tidak menerapkan prokes, penularan virus Covid-19 masih berpeluang tinggi.

Keempat, menurut Tri Yunis kapasitas 50 persen bekerja di kantor atau work from home (WFH) saat ini sudah tidak relevan. “Menurut saya, sekarang 40 persen dan mereka yang masuk harus menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Ia juga menyarankan agar jam kerja di kantor dipersingkat. Jam kerja yang dapat diterapkan seperti pukul 09.00-13.00 WIB atau pukul 10.00-14.00 WIB.

“Saya sarankan untuk pegawai yang masuk kantor, harus dengan surat tugas. Supaya jelas siapa yang beraktivitas,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini