MATA INDONESIA, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata RI (Asabri).
Rencananya, mulai pekan depan, Kejagung akan menyusun agenda awal, yakni pemanggilan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini.
“Tim Jaksa Penyidik dalam waktu segera, menyusun jadwal pemanggilan saksi-saksi dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan serta rencananya akan mulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi pada minggu depannya,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer di Jakarta, Sabtu 16 Januari 2021.
Ia berkata, Surat Perintah Penyidikan itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus tersebut sebagaimana tertulis dalam Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang memerintahkan beberapa orang Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi di manajemen PT. Asabri (Persero).
“Kasus posisi perkara tindak pidana korupsi di PT. Asabri, bahwa pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, PT. Asabri telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT. Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp 10 Triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp 13 Triliun melalui beberapa perusahaan Manajemen Investasi (MI) dengan cara menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Leonard.
“Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”