Kapolri Idham Lakukan Mutasi Lagi, Brigjen Awi Digeser ke Lemdiklat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) di Korps Bhayangkara, di antaranya dengan mengganti Kapolda Banten Irjen Fiandar dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.

Fiandar kini menempati posisi sebagai Kadiv Hukum Polri. Ia bertukar jabatan dengan Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang diamanahkan sebagai Kapolda Banten.

Sementara Brigjen Awi kini digeser untuk mengisi posisi Wakil Gubernur Akpol Lemdiklat Polri. Untuk posisi yang ditinggalkannya, kini diisi Brigjen Rusdi Hartono.

Kemudian, Brigjen Pol Joseph Wisnu yang semula merupakan Dirsosbud Baintelkam Polri kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Sosbud Baintelkam Polri. Lalu, posisi Dirsosbud Baintelkam Polri kini diisi Kombes Arif Rahman.

Mutasi di internal Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri, dengan nomor STR/3435/XII/KEP./2020 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Dalam surat telegram Kapolri tersebut, ada sembilan pati dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi oleh Idham Azis.

“Iya benar, ini penyegaran organisasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini