MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Penetapan kriteria konsumen penerima subsidi BBM bersubsidi baik pertalite maupun solar harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendapat ini disampaikan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.
Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengusulkan agar mobil di atas 2.000 cc tidak lagi boleh mengisi BBM Pertalite. Mobil dengan kriteria tersebut, tergolong mobil mewah. Sehingga mobil dengan kekuatan 2.000 cc ke bawah yang berhak mendapat BBM Subsidi.
“Jangan sampai karena kriterianya tidak tepat yang seharusnya tidak berhak (mendapat subsidi BBM) justru menjadi berhak,” kata Fahmy, Jum’at 8 Juli 2022.
Fahmy menilai wacana pengecualian subsidi BBM bagi mobil 2.000 cc ke atas tidak menjamin pembatasan itu tepat sasaran.
Sebab, menurut dia, tidak sedikit kendaraan roda empat 2.000 cc yang harganya murah lantaran berusia tua.
“Kalau seperti itu, itu kan banyak juga pemilik mobil tua 2.000 cc ke atas yang harganya murah. Pemiliknya seharusnya berhak memperoleh subsidi, tetapi karena mobilnya 2.000 cc ke atas maka dia tidak memperoleh subsidi. Nah ini yang harus pengkajian ulang,” kata dia.
Sebaliknya, pemilik mobil mewah justru menjadi berhak karena kapasitas mobilnya 1.500 cc.
Karena itu, kriteria konsumen yang berhak menerima subsidi BBM perlu matang selama masa uji coba penggunaan MyPertamina.
Fahmy menyadari bahwa pembelian BBM bersubsidi perlu dibatasi mengingat beban APBN untuk subsidi BBM sangat besar atau mencapai sekitar Rp502,4 triliun.
Sementara berdasarkan data PT Pertamina, sebanyak 60 persen penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran.
“Kita semua sepakat bahwa beban APBN untuk subsidi dan kompensasi sudah sangat besar sekitar Rp502,4 triliun sehingga harus terbatas,” kata dia.
Selain itu, ia berharap di masa persiapan penggunaan aplikasi MyPertamina atau web MyPertamina sebagai syarat membeli BBM bersubsidi harus lebih panjang waktunya. Hal itu mengingat belum semua pemilik kendaraan roda empat ke atas dapat mengakses aplikasi maupun web. Terlebih apabila kapasitas internet belum menyeluruh.
Reporter: M Fauzul Abraar