Kabulkan Permohonan PSBB Jakarta, Ini Alasan Menkes Terawan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengabukan permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk ibu kota, demi mencegah pandemi Covid-19 menyebar lebih luas.

Ada beberapa pertimbangan sehingga Terawan mengabulkan permohonan tersebut, salah satunya adalah peningkatan kasus Covid-19 yang kian signifikan dan cepat di DKI Jakarta. Keputusan terawan ini juga telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonominya bagi masyarakat di DKI.

“Saya perlu menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta untuk percepatan penanganan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19),” kata Terawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 April 2020.

Setelah penetapan PSBB, Terawan mewajibkan Pemprov DKI secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih serta sehat kepada masyarakat.

Penerapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan kepala daerah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri dengan disertai sejumlah data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal.

Selain itu, tiap kepala daerah juga diminta untuk menyampaikan informasi tentang kesiapan daerah terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana-prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini