Kabar Buruk Ni! Awal November Iphone Tak Bisa Akses WhatsApp

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kabar buruk ni bagi para pengguna Iphone. Pasalnya, WhatsApp bakal berhenti memberikan dukungan untuk sejumlah perangkat lawas dengan sistem operasi Android dan iOS.

Per tanggal 1 November 2021 nanti, akan ada penghentian dukungan sekaligus pemblokiran layanan WhatsApp di perangkat yang menjalankan sistem operasi iOS versi lama.

Lebih rincinya, perangkat iOS kini minimal harus memiliki sistem operasi iOS 10 ke atas agar dapat menjalankan WhatsApp.

Berikut adalah perangkat iPhone yang pasti tidak bisa memakai WhatsApp lagi per bulan November nanti:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

Selain itu juga ada delapan model iPhone lain yang terancam tidak bisa menggunakan WhatsApp lagi kecuali sudah melakukan upgrade ke sistem operasi iOS 10 ke atas. Berikut adalah daftarnya:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (Generasi Pertama)

Sementara untuk perangkat Android, WhatsApp akan menghentikan dukungan aplikasinya untuk perangkat yang masih menjalankan sistem operasi Android 4.0.4 atau versi ke bawah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

DSI dan Keberanian Negara Menertibkan Ekspor Sumber Daya Alam

Oleh: Dhita Karuniawati )*Pemerintah kembali mengambil langkah besar dalam pembenahan tata kelola sumberdaya alam melalui implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 September 2026, DSI akan menjalankan skema ekspor satu pintu yang difokuskanpada penguatan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi penerimaan devisanegara. Kebijakan ini menjadi salah satu reformasi paling signifikan dalam tata kelolaekspor komoditas strategis karena menggeser paradigma dari sistem yang selama initersebar menuju mekanisme yang lebih terintegrasi dan terpantau.Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwanilai ekspor sumber daya alam benar-benar tercatat secara optimal. Praktik under invoicing, pelaporan yang tidak sesuai dengan nilai transaksi, hingga kebocoran devisamenjadi persoalan yang berulang. Akibatnya, negara berpotensi kehilanganpenerimaan, sementara posisi tawar Indonesia sebagai salah satu produsen utamakomoditas dunia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannasional.Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa DSI bukan eksportirtunggal yang mengambil alih seluruh aktivitas perdagangan komoditas. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakanbahwa DSI lebih berperan sebagai sistem pemantauan sekaligus agen penjualan yang memastikan seluruh transaksi berlangsung transparan, terdokumentasi dengan baik, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Menurutnya, hubungan bisnis antaraprodusen dengan pembeli tetap berjalan sebagaimana mestinya, sementara DSI memastikan mekanisme ekspor berlangsung sesuai prinsip tata kelola yang baik dan mampu mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional. Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran dunia usaha mengenaikemungkinan munculnya monopoli perdagangan. Pemerintah memastikan bahwa DSI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran eksportir swasta, melainkan menjadiinstrumen yang memperkuat pengawasan terhadap nilai transaksi ekspor. Denganpendekatan tersebut, pelaku usaha tetap memiliki ruang menjalankan kontrakkomersial, sementara negara memperoleh instrumen yang lebih efektif dalam menjagaintegritas data perdagangan dan devisa hasil ekspor. Langkah ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi terhadaptata kelola yang selama ini dinilai menyisakan banyak celah. Negara tidak lagi hanyaberperan sebagai regulator yang mengawasi dari kejauhan, tetapi hadir membangunsistem yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara real time melalui digitalisasidata transaksi. Pendekatan tersebut penting mengingat komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, dan produk mineral merupakan penyumbang devisa terbesarIndonesia sehingga setiap potensi kebocoran memiliki konsekuensi yang sangat besarterhadap perekonomian nasional. Rosan mengatakan sejak 1 Juni pemerintah telah mengintegrasikan data ekspor dariberbagai kementerian dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini