Jurnalis Rusia Lelang Medali Hadiah Nobel Perdamaian Bantu Pengungsi Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW – Pemimpin redaksi surat kabar asal Rusia Novaya Gazeta, Dmitry Muratov melelang medali Hadiah Nobel Perdamaiannya senilai 103,5 juta Dolar AS atau sekitar 1,5 triliun Rupiah.

Muratov mengatakan, semua uang dari penjualan akan digunakan untuk membantu pengungsi dari perang di Ukraina. Dia dianugerahi penghargaan perdamaian pada tahun 2021 karena membela kebebasan berekspresi di Rusia.

Surat kabar Novaya Gazeta menghentikan operasinya pada Maret, tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ini terjadi setelah Moskow mengatakan siapa pun yang menggambarkan tindakan Rusia di Ukraina sebagai perang, akan menghadapi denda berat atau penutupan. Kremlin menyebut, konflik itu sebagai operasi militer khusus, bukan perang.

Heritage Auctions, yang melakukan pelelangan tersebut, belum mengungkapkan siapa sosok yang berhasil memenangkan pelelangan.

“Pesan terpenting hari ini adalah agar orang-orang memahami bahwa ada perang yang sedang terjadi dan kami perlu membantu orang-orang yang paling menderita,” kata Muratov, dikutip dari BBC, Selasa 21 Juni 2022.

Pada bulan April, Muratov diserang dengan cat merah yang dicampur dengan pelarut aseton di atas kereta api di Rusia. Dia termasuk di antara sekelompok jurnalis yang mendirikan Novaya Gazeta pada 1993 setelah jatuhnya Uni Soviet.

Sejak tahun 2000, enam jurnalis dari surat kabar dan kolaboratornya terbunuh sehubungan dengan pekerjaan mereka, termasuk reporter investigasi Anna Politkovskaya.

Muratov memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu bersama dengan jurnalis Maria Ressa yang ikut mendirikan situs berita online Rappler di Filipina. Ressa dan Muratov sama-sama dikenal karena menerbitkan investigasi yang membuat marah para pemimpin negara mereka, dan telah menjadi simbol perjuangan kebebasan pers.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini