MINEWS, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Salah satunya dengan pengembangan kendaraan listrik.
Solusi tersebut, kata Jonan, lebih mudah dilakukan ketimbang meningkatkan produksi minyak. “(Kendaraan listrik) ini lebih mudah daripada harus meningkatkan produksi minyak. Karena dari eksplorasi sampai menghasilkan minyak mentah. Kalau sebelum reformasi katanya butuh waktu 7 tahun, sekarang perlu 15 tahun, makin lama,” kata Jonan di Depok, Senin 1 April 2019.
Apalagi, lanjutnya, lamanya waktu produksi minyak juga dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dibuat daerah. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan ramah lingkungan.
“Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun,” kata Jokowi.
Untuk itu, pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan kendaraan beremisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Program ini terdiri dari tiga sub program, yaitu Kendaran Hemat Energi Harga Terjangkau (LCGC), Electrified Vehicle dan Flexy Engine.
Untuk memuluskan rencana pengembangan LCEV, pemerintah memberi dukungan insentif fiskal berupa tax holiday atau mini tax holiday untuk industri komponen utama seperti industri baterai, industri motor listrik (magnet dan kumparan motor) hingga tax allowance bagi investasi baru maupun perluasan.
Pemerintah juga akan memberikan super deductible tax sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas riset, pengembangan dan desain (RD&D) serta melakukan harmonisasi PPnBM melalui revisi PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor.