Jokowi Intruksikan Bangunan di Wamena yang Rusak Diperbaiki Semua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan jajarannya untuk membangun kembali semua bangunan yang rusak, pasca kerusuhan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Bangunan yang rusak itu mulai dari kantor pemerintahan, rumah warga, serta ruko tempat usaha.

Hal itu langsung di respon oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dirinya mengatakan dalam pelaksanaannya nanti bakal melibatkan pengusaha lokal, dengan material lokal, dan juga pelaksanaannya dibantu oleh TNI.

Basuki merinci ratusan bangunan yang rusak, antara lain 10 kantor pemerintahan mengalami rusak berat, seperti Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi.

Kemudian Kantor Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, Kantor PLN, Kantor Urusan Agama, hingga Dinas Perhubungan. Sementara kantor pemerintahan yang mengalami rusak ringan antara lain 8 kantor dan 28 sarana pendidikan.

Selanjutnya, kata Basuki, ruko tempat yang mengalami kerusakan sebanyak 450 unit dan 165 unit rumah warga. Saat ini pihaknya sedang melakukan pembersihan dan proses pengerjaan akan dibantu anggota TNI.

“Target saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih,” ujarnya.

Basuki mengatakan berdasarkan laporan tim Kementerian PUPR kerusakan bangunan terjadi pada atapnya, sementara konstruksi bangunan masih terbilang aman. Ia mengaku sudah mengirim Tim Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mengaudit konstruksi bangunan yang rusak.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa di Wamena, Papua, Senin 23 September 2019 berujung ricuh. Kerusuhan diduga karena perilaku rasialis terhadap warga Papua. Kericuhan berujung pembakaran Kantor Bupati Jayawijaya dan pembunuhan warga.

Kerusuhan memicu para warga di Wamena mengungsi. Komandan Lanud Silas Papare Jayapura, Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso sempat menyatakan ada sekitar 15 ribu orang yang mengungsi dari Wamena ke Jayapura per Sabtu 5 Oktober 2019.

Berita Terbaru

Hilirisasi untuk Ekonomi yang Lebih Sejahtera

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.  Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini