Mata Indonesia, Yogyakarta – Fenomena pindah dukungan sejumlah partai politik (parpol) menjelang batas akhir pendaftaran calon kepala daerah kerap mengejutkan publik.
Hal itu juga terjadi di DIY, bahkan berpindahnya dukungan itu juga menjadi kabar baik bahkan buruk bagi sebagian kandidat. Tidak ada yang salah untuk melabuhkan dukungan berbeda di detik akhir, lalu apakah keputusan MK menjadi salah satu pemicunya?.
Gunungkidul
Seperti yang terjadi di Pilkada Gunungkidul. DPC Partai Demokrat yang sebelumnya sudah mesra dengan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto justru berpindah halauan.
Ketua DPC Partai Demokrat Gunungkidul, Henry Ardiyanto menegaskan bahwa pihaknya sudah mantab mendukung Sutrisna Wibawa-Sumanto dalam Pilkada Gunungkidul 2024 ini.
Henry pun mengungkapkan alasan partainya beralih dukungan ke mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tersebut. Awalnya koalisi yang dibangun dengan DPC PDIP Gunungkidul adalah bagian dari penjajakan kerjasama politik menjelang Pilkada.
Namun adanya surat rekomendasi dari Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang memberikan langsung ke dua pasangan tersebut, merubah langkah DPC untuk menyesuaikan dengan pusat.
“Tentu sebagai kader kami tegak lurus dengan mengikuti perintah DPP Demokrat. Jika DPP sudah memutuskan tentu kami segera laksanakan,” ujar Henry, Rabu 28 Agustus 2024.
Ia pun menegaskan bahwa keputusan mengubah dukungan akan diikuti oleh seluruh kadernya di Gunungkidul. Bahkan ia membantah jika ada kader yang membelot untuk tetap mendukung Endah di Pilkada Bantul.
Sleman
Tak hanya di Gunungkidul, di Sleman pun terjadi demikian, Pasangan Harda Kiswaya-Danang Maharsa juga mendapat amunisi baru setelah DPC PKS Sleman yang labil dalam menentukan dukungannya memastikan mendukung Harda-Danang.
Padahal sebelumnya PKS sempat meminta izin untuk keluar dari Koalisi Sleman Baru (KSB) untuk mendukung Bupati petahana, Kustini Sri Purnomo.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY, M Agus Mas’udi mengatakan bahwa berpindahnya dukungan ini adalah bagian politik yang dinamis.
“Perubahan ini adalah bagian dari dinamika politik yang cepat dan kompetitif. Setelah keputusan dari DPP turun, kami pastikan seluruh struktur partai akan mendukung keputusan tersebut dengan solid. Konsolidasi di tingkat struktur dan kader akan segera dilakukan untuk memperkuat dukungan,” ujar Agus.
Terkait tudingan tak ada keyakinan PKS untuk segera menetapkan dukungannya di Pilkada Sleman, Agus menyebutkan bahwa pertimbangan perlu dilakukan dan keputusan yang dibuat tak bisa sembarangan.
“Keputusan DPP mendukung Pak Harda dan Mas Danang didasarkan pada berbagai pertimbangan yang matang,” sebut dia.
Bantul
DPD PAN Bantul masuk dalam jajaran parpol yang mengubah arah dukungannya di detik terakhir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.
Ketua DPD PAN Bantul, Wildan Nafis sempat ikut mengantarkan paslon Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanto ketika mendaftar di KPU Bantul, Rabu. Namun tak selang lama, DPD PAN Bantul menarik dukungannya dari Halim-Aris.
Kepastian PAN Bantul batal mendukung Halim-Aris terlihat dari sistem Silon. Di mana DPP PAN menarik dukungannya terhadap Halim-Aris, sehingga di sistem Silon PAN tidak terdaftar.
Meski hingga Rabu DPD PAN Bantul terlihat mendukung pasangan tersebut, dukungan itu dianggap batal menyusul sistem silon dari DPP PAN yang tidak masuk dalam list dukungan Halim-Aris.
Wildan Nafis tidak banyak berkomentar terkait manuver dukungan yang berubah tiba-tiba itu. Meski tak mau menjelaskan, dugaan kuat ada kebijakan dari DPP PAN yang harus diikuti oleh PAN Bantul untuk beralih dukungan.
Adanya manuver dukungan yang berbeda di detik-detik pendaftaran tersebut memang menjadi hak parpol untuk melakukan. Namun kembali apakah keputusan MK yang terkait jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol di Pemilu 2024 lalu menjadi pemicunya?, ternyata hal itu tidak menjadi alasan mereka untuk mengubah arah dukungannya yang tiba-tiba.
